KUTAI BARAT – Sebuah fakta ironis terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Penguatan SDM Kabupaten Kutai Barat (Kubar) belum lama ini. Meski angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Barat tergolong tinggi, masyarakat di akar rumput masih terjebak dalam kemiskinan akibat ketimpangan struktur ekonomi.
Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat, Stepanus Alexander Samson, secara blak-blakan menyoroti dominasi sektor pertambangan dan perkebunan korporasi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah selama ini hanya menempatkan masyarakat lokal sebagai penonton atau buruh berupah rendah.
“Kalau kita bedah, sektor pertambangan batu bara menyumbang 43,84 persen pertumbuhan ekonomi kita. Sementara sektor pertanian berkontribusi 14,88 persen,” ujar Stepanus.
Pertumbuhan Ekonomi yang “Semu”
Stepanus menegaskan bahwa angka 14,88 persen pada sektor pertanian seringkali memberikan kesan semu. Seolah-olah daerah ini kaya karena mayoritas penduduknya adalah petani, padahal angka tersebut merupakan hasil bisnis korporasi Crude Palm Oil (CPO) skala besar.
“Masyarakat kita sangat sedikit yang memiliki kebun sendiri. Akibatnya, PDRB tinggi di atas kertas, tapi penduduk tetap miskin,” tegasnya.
Dominasi korporasi menyebabkan warga di lingkar tambang dan kebun terjebak dalam kemiskinan struktural. Sebagai buruh, pendapatan masyarakat hanya mentok pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp4,2 juta, bahkan banyak yang menerima upah di bawah standar tersebut.
Solusi: Ubah Buruh Menjadi Pemilik Kebun
Dinas Pertanian menawarkan skema perkebunan rakyat mandiri sebagai jalan keluar nyata. Dengan mengelola lahan sendiri, petani memiliki kendali penuh atas keuntungan hasil panen tanpa bergantung pada korporasi.
“Satu hektare lahan sawit mandiri bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp6 juta per bulan. Angka ini sudah jauh di atas UMR kita. Kami ingin masyarakat tidak lagi sekadar menjadi pekerja, tapi menjadi pemilik (owner),” kata Stepanus optimis.
Untuk mewujudkan visi tersebut dalam 9 bulan ke depan, Pemkab Kubar telah menyusun langkah strategis:
-
Bantuan Modal: Penyaluran stimulus dana, bibit unggul, pupuk, dan herbisida tepat sasaran.
-
Penyediaan Alsintan: Bantuan alat mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi petani.
-
Infrastruktur: Peremajaan kebun rakyat di kampung-kampung dan pembangunan sarana ekonomi.
Tantangan Lahan yang “Terkunci” HGU
Meski visi ini menjanjikan, Stepanus mengakui sulitnya mencari lahan luas karena terbentur status multi-use. Banyak lahan di Kubar telah terkunci oleh Hak Guna Usaha (HGU) korporasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Pemerintah daerah kini tengah berupaya agar lahan-halaman HGU yang tidak produktif milik pengusaha dapat kembali ke tangan pemerintah daerah. “Tujuan akhirnya adalah memastikan bahan baku industri masa depan berasal dari kebun rakyat sendiri, bukan melulu dari korporasi,” pungkasnya.
