NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan kesiapan infrastruktur di kawasan IKN dalam menyambut rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, beberapa waktu lalu.
Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwa kawasan IKN dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi, sehingga perlu dibangun ekosistem untuk menunjang aktivitas ekonomi tersebut. Untuk itu, pembangunan ekosistem penunjang seperti perkantoran, hunian, transportasi, serta sarana dan prasarana sosial menjadi prioritas utama yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas ASN yang akan pindah ke IKN.
Ia mengungkapkan bahwa kawasan perkantoran akan segera selesai pada bulan Juni tahun 2025. “Progres di Kawasan Istana, Kemenko, dan Kemensesneg serta ekosistemnya yang ditargetkan seluruhnya akan selesai pada bulan Juni 2025,” ujar Bimo.
Untuk melengkapi ekosistem perkantoran, Bimo menjelaskan bahwa saat ini di IKN sudah terdapat minimarket, restoran, ATM, vending machine, dan kantor pos, yang telah tersedia di beberapa lokasi perkantoran dan hunian.
Kemudian, terkait kesiapan hunian bagi ASN yang akan pindah ke IKN, sudah tersedia 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), 17 tower hunian ASN, 5 tower hunian Paspampres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian BIN yang telah fungsional.
“Prinsip penyiapan hunian ini siap dihuni secara fungsional. Kalau 47 tower ini sudah selesai semua akan menampung sekitar 8.410 pegawai, dengan rencana nanti ke depan pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN (sebanyak) 30 tower ASN ke depan hingga tahun 2028 dapat menampung sekitar 5.400 pegawai sehingga totalnya itu sekitar 13.810,” ujar Bimo.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Otorita IKN, melaporkan bahwa seluruh pegawai Otorita IKN sejak awal Maret 2025 telah bekerja secara penuh di IKN. Para pegawai diwajibkan menggunakan bus listrik untuk moda transportasi di IKN.
