BERAU – Isu Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terafiliasi premanisme menyita perhatian publik. Terlebih pemerintah pusat juga sudah melakukan pembahasan untuk menangani keberadaan ormas-ormas yang diduga dan berpotensi memiliki keterkaitan dengan aksi premanisme.
Bahkan, disebut-sebut pemerintah pusat tengah menyusun rencana untuk membentuk satuan tugas (satgas) ormas terpadu.
Rencana tersebut pun menuai dukungan dari DPRD Berau. Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin menuturkan bahwa rencana tersebut merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman.
“Sebenarnya memang sudah jadi tanggung jawab kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, terutama untuk masyarakat kita,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemprov Kaltim juga sudah menggelar rapat strategis bersama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Rapat strategis ini digelar sebagai upaya konkret menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Timur, terlebih menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, bukan justru menjadi sumber keresahan sosial melalui praktik-praktik premanisme.
“Sebagaimana kita tahu, Kaltim kini menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial, dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” tegas Rudy. (adv)
