TANJUNG SELOR – Tim terpadu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan melaksanakan kunjungan ke Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan.
Hal itu sebagai bentuk komitmen legislatif dalam merespons secara langsung keluhan masyarakat terkait persoalan pembebasan lahan dan dampak aktivitas industri migas di wilayah tersebut.
Tim Komisi II DPRD yang membidangi perekonomian dan pembangunan itu dipimpin Ketua DPRD Bulungan, Riyanto. Kegiatan ini juga turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Bunyu, unsur Forkopimcam, pihak PT Pertamina EP Bunyu dan perwakilan masyarakat dari Desa Bunyu Barat dan Desa Bunyu Selatan.
“Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk menggali informasi secara langsung di lapangan mengenai keluhan warga yang merasa terdampak aktivitas operasional PT Pertamina EP Bunyu, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi,” ujar Riyanto.
Ia menuturkan, lokasi pertama yang dikunjungi adalah Desa Bunyu Barat. Di desa ini, warga menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait lahan yang telah termasuk dalam wilayah operasional PT Pertamina.
Warga meminta kejelasan status hukum lahan mereka serta kompensasi yang layak atas penggunaan atau pengambilalihan lahan tersebut.
“Beberapa warga juga mengungkapkan bahwa mereka belum pernah dilibatkan dalam proses musyawarah ataupun negosiasi terkait pembebasan lahan, yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan keresahan sosial di tengah masyarakat,” paparnya.
Tim DPRD bersama pihak terkait turun langsung untuk memverifikasi klaim warga dan memetakan wilayah yang dimaksud, sebagai langkah awal untuk merumuskan rekomendasi dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
Selanjutnya, lokasi kedua kunjungan ke Desa Bunyu Selatan, dimana keluhan masyarakat lebih berfokus pada dampak lingkungan, khususnya kebisingan akibat proses pengeboran sumur minyak yang dilakukan PT Pertamina.
“Warga mengaku terganggu oleh suara bising yang terjadi hampir setiap hari, terutama pada malam hari, yang mengganggu kenyamanan dan waktu istirahat mereka,” jelasnya.
Bahkan, beberapa warga menyebutkan adanya gangguan kesehatan dan gangguan tidur, yang diduga kuat disebabkan oleh kebisingan tersebut.
Dalam pertemuan dialogis di lokasi, DPRD menekankan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dilakukan secara transparan dan komprehensif.
“Serta mendesak perusahaan untuk melakukan evaluasi operasional dan mitigasi gangguan, termasuk kemungkinan adanya pengaturan jam operasional pengeboran,” papar Riyanto.
Kunjungan ini juga menjadi forum terbuka antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak perusahaan untuk saling menyampaikan harapan, kendala, serta mencari solusi bersama secara musyawarah.
“Saya menegaskan bahwa kehadiran pihak legislatif di lapangan bukan semata untuk meninjau, namun sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh aktivitas industri yang tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan menindaklanjuti temuan dan masukan dari warga dengan membentuk tim khusus yang melibatkan instansi teknis untuk menyusun rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah dan pihak Pertamina.
“Diharapkan mampu membuka jalan bagi penyelesaian konflik lahan secara adil dan berkelanjutan, serta mendorong PT Pertamina EP Bunyu agar lebih responsif terhadap aspirasi warga lokal,” ungkapnya.
Sebab, keberadaan perusahaan negara ini sejatinya harus membawa manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan persoalan sosial yang berlarut-larut.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tercapai solusi konkret yang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga mampu menciptakan rasa keadilan dan keharmonisan antara masyarakat dan pelaku industri,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pihak Pertamina EP Bunyu yang dapat dikonfirmasi. (**)
