TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih melantik Sri Aslinda Gamalis sebagai Ketua Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan TP Posyandu Berau periode 2025-2030 pada Senin (16/6/2025).
Orang nomor satu di Berau ini menyebutkan, pelantikan ini merupakan momentum untuk merefleksi kesejahteraan para kader yang tersebar di 100 kampung dan 10 kelurahan yang ada di Berau.
Kader Posyandu merupakan petugas yang menjadi garda terdepan pemerintah untuk melancarkan program penurunan stunting, khususnya di Bumi Batiwakkal– nama lain dari Berau.
Tahun ini, pemerintah menargetkan stunting dapat ditekan mencapai 14 persen sebagaimana yang ditetapkan menjadi target nasional.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Berau naik menjadi 23,4 persen atau meningkat 2,4 persen dibanding tahun sebelumnya.
Tentu dibutuhkan peran aktif PKK dan kader posyandu untuk bisa menekan angka stunting ini agar bisa mencapai target yang ditetapkan 14 persen tersebut.
“Tentu di sini dibutuhkan kader tangguh dan sarat pengalaman,” kata Bupati Sri.
Tahun lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah memutuskan untuk memberikan tambahan intensif bagi kader posyandu di seluruh kampung dan kelurahan.
Sebelumnya, insentif yang diterima kader posyandu sebesar Rp1 juta per tahun, kemudian akan ditambah Rp400 ribu, sehingga totalnya menjadi Rp1,4 juta per tahun.
Insentif yang berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADK) tersebut diberikan setiap tiga bulan sekali sebesar Rp350 ribu.
Langkah serupa direncanakan akan diberikan pada tahun depan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Hal itu mengingat program tersebut merupakan bagian dari program 18 plus prioritas pemerintah daerah.
“Kami akan mengupayakan itu,” sebutnya.
Saat ini, terdapat 274 posyandu yang tersebar di Berau, dimana 67,5 persen di antaranya dinyatakan aktif.
Setiap posyandu memiliki minimal 7 petugas kader yang berfungsi memberikan program kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Bupati Sri menjelaskan, kenaikan jumlah insentif tersebut belum dapat dilakukan pada tahun ini. Sebab, pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
“Ini akan sulit dilakukan di tengah pengurangan anggaran seperti saat ini. Tahun depan insha Allah,” kata Bupati Sri.
Disinggung jumlah kenaikan yang akan diberikan, Bupati Sri mengaku belum dapat memastikan hal tersebut.
Menurut dia, dibutuhkan perhitungan yang matang agar pemerintah tidak hanya memberikan janji.
“Itu dihitung-hitung dulu ya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Berau, Sri Aslinda Gamalis mengatakan, hal tersebut tentu menjadi perhatian yang harus diseriusi pemerintah.
Menurutnya, kader posyandu hadir untuk membantu memberikan kesehatan kepada masyarakat. Dalam hal ini, kondisi ekonomi mereka juga harus matang.
“Semoga ke depan ini (kenaikan insentif kader posyandu) dapat dilaksanakan,” harapnya. (**)
