NUSANTARA TERKINI — Kepastian pemenuhan hak keuangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam menyusun perencanaan anggaran daerah.
Penghitungan cermat terus dilakukan untuk memastikan gaji dan tunjangan pegawai terakomodasi sesuai ketentuan.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan, pemenuhan hak keuangan pegawai harus diperhitungkan secara matang dalam struktur anggaran pemerintah daerah.
“Pemkab Berau perlu melakukan kalkulasi secara menyeluruh agar kebutuhan belanja pegawai dapat direncanakan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala dalam pengalokasiannya mendatang,” ujar Said.
Ia menambahkan, sudah menjadi kewajiban Pemkab Berau untuk menjamin seluruh hak keuangan pegawai, baik gaji maupun tunjangan pendukung, teralokasikan secara sah dalam postur anggaran.
“Penghitungan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan keuangan PPPK masuk dalam perencanaan belanja daerah,” terangnya.
Di sisi lain, skema pembagian beban pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah masih terus dikaji.
Oleh karena itu, perencanaan anggaran dilakukan cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai serta kemampuan fiskal daerah.
“Dalam upaya memenuhi kebutuhan anggaran daerah, Pemkab Berau juga berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan dukungan pendanaan pembangunan,” ungkapnya.
Said menambahkan, pimpinan daerah dijadwalkan bertolak ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, meliputi sektor perikanan, perhubungan, pariwisata, hingga komunikasi.
“Saat ini berkas usulan sudah berada di meja Bupati. Beliau masih mengagendakan koordinasi langsung ke beberapa kementerian pekan depan guna menarik alokasi bantuan pembangunan dari pusat ke daerah,” kata Said.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan pemerintah pusat bagi berbagai kebutuhan pembangunan daerah. (*/Adv)
