TANJUNG REDEB – Jika tak ada aral, maka akan dilaksanakan retret kepala daerah di Kampus IPDN Jatinangor pada 22-26 Juni 2025 mendatang.
Sejumlah kepala daerah di Tanah Air akan mengikuti kegiatan tersebut, tak terkecuali Bupati Kabupaten Berau, Sri Juniarsih.
Bupati Sri mengatakan, ada beberapa hal yang bakal dibawa untuk dilaporkan olehnya saat retret kepala daerah tersebut, di antaranya progres program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih di Berau.
Ia mengaku telah ‘mengantongi’ laporan progres perencanaan program MBG dan pembentukan Koperasi Merah Putih di 100 kampung dan 10 kelurahan yang ada di Kabupaten Berau.
Persiapan ini dilakukan oleh Bupati Sri lantaran program ini akan menjadi bagian dari materi yang harus dipaparkan oleh peserta retret kepala daerah di Kampus IPDN Jatinangor nantinya.
“Sudah dipersiapkan, perangkat daerah terkait sudah nyusun naskah yang mesti dilaporkan nanti,” kata Bupati Sri, Kamis (19/6/2025).
Ia menyatakan, pasca Inpres diterbitkan Presiden RI Prabowo Subianto pada awal 2025, pemerintah telah menyusun program prioritas yang dirancang untuk dijalankan pada tahun 2025 ini.
Namun secara teknis, program tersebut masih membutuhkan pematangan agar dapat dilaporkan secara konkret. Termasuk kepastian pelibatan pelaku UMKM dalam menyediakan dapur MBG.
“Kalau datanya sudah siap,” kata Bupati Sri.
Khusus untuk program MBG, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau juga telah mengalokasikan anggaran dari hasil kebijakan efisiensi anggaran.
Di mana pada awal tahun ini, pemerintah telah mengubah nomenklatur belanja perjalanan dinas dan akan difokuskan untuk menyelesaikan program prioritas pemerintah.
Dalam efisiensi anggaran tersebut, sekitar Rp30 miliar anggaran telah diplot untuk program pemerintah pusat. Ini dengan mengorbankan anggaran perjalanan dinas dan acara seremonial pemerintah daerah.
“Sudah diplot anggarannya, sesuai arahan Presiden,” katanya.
Soal progres pembentukan kepengurusan Koperasi Merah Putih, Bupati Sri mengatakan saat ini sudah terbentuk 70 persen pengurus di setiap kampung dari 110 kampung dan kelurahan yang ada di Berau.
Menurutnya, Pemkab Berau kini masih menanti arahan dari pemerintah pusat terkait skema pendanaan Koperasi Merah Putih.
“Nanti tergantung dari arahan pemerintah pusat terkait skema pendanaan koperasi ini, kalau struktur sudah siap,” pungkasnya. (**)
