TANJUNG REDEB – Pelibatan perempuan di bidang ekonomi, sosial, hingga politik terus menjadi agenda penting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Upaya ini dimaksudkan agar ruang partisipasi perempuan tercipta tanpa sekat dan dapat dikawal secara berkelanjutan.
Program advokasi dan pendampingan pun digagas melalui Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur (Kaltim).
Di Berau, pelaksanaannya dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau.
Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis mengatakan, dalam hal ini Pemkab Berau menegaskan komitmennya dalam mendukung peran perempuan dalam pembangunan daerah.
Menurutnya saat ini perempuan tidak lagi sebagai pekerja domestik, tapi didorong untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
“Pengarusutamaan gender ini agenda penting yang harus dikawal serius. Di Berau, komitmen ini bukan isapan jempol semata,” kata Gamalis, Rabu (13/7/2025).
Pemimpin Berau, dalam hal ini Sri Juniarsih yang menjabat Bupati Berau dua periode ini menjadi bukti perempuan dapat mengawal keberhasilan pembangunan di Bumi Batiwakkal— nama lain dari Berau.
“Itu bukti bila perempuan saat ini memiliki tempat setara dari segi apapun, khususnya di Berau,” kata Gamalis.
Peran perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata, karena dalam kerja tim, pelibatan semua ide tidak menekankan pada unsur gender, sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasan.
“Pada momentum ini, saya rasa perempuan harus berpartisipasi aktif untuk meningkatkan indeks gender di Berau,” katanya.
Ada banyak program pemerintah saat ini yang menyasar kaum perempuan, mulai dari pelatihan pengembangan di sektor UMKM, penguatan pengetahuan di sektor ekonomi, politik, hukum, kesehatan, hingga sosial budaya.
Harapannya, ke depan perempuan dapat lebih terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Peran itu sangat vital, karena pembangunan saat ini mesti berbasis gender dan wajib untuk lebih inklusif.
Sementara itu, Kepala DP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, pemerintah saat ini harus memastikan partisipasi perempuan di dalam ruang publik.
Saat ini Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Berau berada pada angka 60,9 persen. Angka ini menempatkan Berau pada peringkat ketiga di Kaltim, yakni di bawah Samarinda dan Balikpapan.
“Harapannya angka ini dapat terus meningkat. Nah, ini tentu menjadi tugas kita bersama,” pungkasnya. (*/adv)
