NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berharap persoalan jaringan telekomunikasi dan layanan internet yang masih dikeluhkan masyarakat mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Harapan tersebut diupayakan dengan menyampaikan berbagai aspirasi dan kendala infrastruktur digital di Bumi Batiwakkal— nama lain dari Berau, kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi mengatakan, hal ini menjadi salah satu atensi dalam pertempuran Bupati Berau, Sri Juniarsih dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) RI, Nezar Patria beberapa waktu lalu.
“Kita akan bersurat secara resmi ke Kementerian Komdigi agar mereka dapat melakukan tindakan lanjut sesuai kewenangan pusat,” kata Didi.
Didi mengatakan, kondisi geografis yang luas serta keterbatasan anggaran membuat pemerataan akses internet di Berau belum dapat tertangani secara optimal, tak terkecuali di kawasan destinasi wisata.
Hingga kini, Pemkab Berau telah menghadirkan sebanyak 1.495 titik akses WiFi gratis yang ditempatkan di sejumlah fasilitas umum dan pelayanan masyarakat.
Secara rinci, 1.495 titik akses WiFi tersebut tersebar di sekolah 363 titik, di sarana kesehatan 120 titik, di tempat ibadah 156 titik, di kantor kepala kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) 163 titik, serta di fasilitas publik 693 titik.
Meski jangkauannya telah cukup luas, tapi kualitas layanan internet yang tersedia masih perlu ditingkatkan. Sebab, rata-rata kapasitas jaringan saat ini hanya berkisar di angka 20 Mbps.
Kecepatan tersebut dinilai belum memadai untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, terutama dalam mendukung aktivitas dan pelayanan pemerintahan berbasis digital.
Tak hanya menyangkut peningkatan kecepatan WiFi, pemerintah daerah juga mengusulkan perluasan dan penguatan jangkauan sinyal seluler, khususnya di kawasan permukiman dan destinasi wisata.
Dua wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Kecamatan Maratua dan Biduk-Biduk. Keduanya merupakan kawasan pariwisata unggulan di aalah satu kabupaten di Kalimantan Timur ini.
Di sisi lain, percepatan realisasi pembangunan 25 titik base transceiver station (BTS) yang telah diajukan sejak 2023 juga terus didorong.
Termasuk mengoptimalkan infrastruktur telekomunikasi yang sudah dibangun melalui program pemerintah pusat maupun penyedia layanan seluler.
Harapannya Kementerian Komdigi dan Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan terhadap hal ini agar masyarakat dapat menikmati akses internet yang lebih baik dan merata. (*/adv)
