TANJUNG REDEB – Retret Jilid II di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto telah selesai.
Ada banyak pesan khusus kepada kepala daerah dalam fokus pembangunan bangsa 5 tahun ke depan. Utamanya menyelaraskan program pembangunan, mulai dari pusat hingga daerah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan komitmennya dalam mengawal Asta Cita Presiden Prabowo. Kemudian yang tak kalau pentingnya itu pembangunan pemerintah pusat mesti diseragamkan dengan pembangunan di daerah.
Tentunya, program tersebut harus linear dengan gagasan yang dibangun oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji, yakni Program Gratispol.
“Secara umum, ini tidak ada yang bersilangan. Program semua seragam,” kata Bupati Sri, Selasa (1/7/2025).
Ia menekankan, program pendidikan gratis, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, hingga pengembangan UMKM menjadi bekal yang dijadikan oleh-oleh bagi warga Berau.
Program tersebut diyakini dapat memberikan jalan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, tetap dengan catatan, setiap pelaku mesti taat dengan aturan.
“Itu program prioritas yang sudah harus berjalan mulai tahun ini,” tegasnya.
Kegiatan itu juga membuka peluang bagi daerah untuk secara intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah yang terbatas dengan wewenang.
Dalam beberapa persoalan, ‘tangan’ pemerintah pusat dibutuhkan dalam menjawab aspirasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Berau ini.
“Jejaring sudah terbangun kokoh, daerah bisa ambil peluang menyelesaikan masalah langsung lewat kementerian terkait,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis menyatakan, Pemkab Berau semakin luas dalam menjangkau jejaring pemerintahan di level nasional. Pembinaan selama 5 hari di Jatinangor telah membentuk ikatan emosional antara para pemangku kebijakan di daerah.
Ia memastikan, telah memiliki banyak mitra daerah yang dapat diajak bekerja sama dalam pengembangan wilayah, khususnya untuk pengembangan pariwisata.
“Sektor pariwisata tentu menjadi prioritas,” sebutnya.
Selain itu, sinergi antara pemangku kebijakan di daerah diharapkan dapat menjadi jawaban atas perselisihan tapal batas wilayah. Masalah itu kerap muncul dalam status yuridis setiap daerah yang saling bertetangga.
Contohnya di Aceh, yang dalam beberapa waktu lalu bersinggungan dengan Sumatera Utara terkait status pengelolaan pulau.
“Kami tidak ingin seperti itu terjadi lagi, khususnya di Berau,” tegasnya.
Ke depan, berbagai macam program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota akan digeber. Pondasi aturan pun tengah disusun. Harapannya, dalam waktu dekat ini, program tersebut dapat dijalankan sesuai harapan. (**)
