NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dan perwakilan dari Malaysia (Sarawak) akan menggelar rapat koordinasi (rakor) wilayah perbatasan RI-Malaysia di Long Nawang pada 25 Maret 2026.
Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala mengungkapkan, kegiatan ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas negara, mulai dari unsur pemerintah daerah, tokoh adat, hingga perwakilan parlemen dan kementerian dari negara Jiran Malaysia.
Dari pihak Indonesia, dijadwalkan akan hadir Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala dan Bupati Malinau Wempi W. Mawa, bersama Lembaga Adat Besar Apau Kayan serta masyarakat adat setempat.
“Sementara dari Malaysia (Sarawak), turut hadir Ahli Parlemen yang juga Wakil Menteri Digital Malaysia, Datuk Wilson Uga Anak Kumbong, serta perwakilan Lab Pacuan Empat Roda L4xN4 Bahagian Ketujuh Kapit, Petrus Tomas Disos beserta rombongan,” kata , Senin (23/3/2026).
Ia menjelaskan, rakor ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan bilateral di wilayah perbatasan, khususnya dalam aspek sosial budaya, ekonomi, hingga pengelolaan kawasan perbatasan yang melibatkan masyarakat adat di kedua negara.
“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatannya di wilayah adat Long Nawang. Kehadiran para pemangku kepentingan lintas negara menjadi peluang penting untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga harmoni dan stabilitas kawasan perbatasan,” kata Ibau.
Selain rakor, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan penguatan kerja sama antara komunitas perbatasan Indonesia dan Malaysia yang selama ini memiliki hubungan kekerabatan dan budaya yang erat.
“Warga perbatasan berharap, pertemuan ini dapat menghasilkan kesepahaman bersama dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil seperti Apau Kayan,” tuturnya.
Dorong Operasional PLBN
Tak hanya itu, Ibau mengatakan, masyarakat adat di wilayah perbatasan RI-Malaysia ini secara bersama-sama juga mendorong agar pembangunan dan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dapat segera direalisasikan.
“Terutama PLBN dari negara tetangga (Malaysia) agar bisa segera dibangun, karena ini penting menjadi pintu resmi bagi masyarakat perbatasan,” sebutnya.
Untuk itu pihaknya berharap pemerintah Malaysia bisa memberikan atensi. Apalagi masyarakat adat Dayak di kedua negara memiliki hubungan kekerabatan yang kuat sebagai satu rumpun.
“Jadi keberadaan PLBN juga diharapkan dapat memperkuat silaturahmi lintas batas secara berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, pembangunan PLBN diyakini akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan melalui aktivitas perdagangan yang lebih tertata, serta berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.
“Kalau PLBN ada dan berjalan baik, pasti akan diikuti peningkatan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di perbatasan,” pungkasnya. (**)
