NUSANTARA TERKINI— Pembangunan fisik gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini telah mencapai kemajuan seratus persen.
Namun, kemegahan bangunan tersebut tidak serta-merta membuat anggaran pembangunannya cair sepenuhnya.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara memutuskan untuk menahan sisa pembayaran termin akhir sebesar Rp14 miliar kepada pihak kontraktor.
Kepala DPUPR Perkim Kaltara, Helmi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan prosedur standar sekaligus instrumen kontrol kualitas yang ketat.
“Pemerintah ingin memastikan gedung wakil rakyat tersebut benar-benar sempurna sebelum serah terima secara administrasi dilakukan,”ujarnya.
Instrumen Kontrol Kualitas
Helmi menjelaskan, saat ini gedung tersebut tengah memasuki masa pemeliharaan. Selama fase ini, kontraktor masih memikul tanggung jawab penuh untuk menjamin kondisi bangunan tetap prima dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
“Langkah ini diambil bukan karena adanya kendala pekerjaan yang terbengkalai, melainkan sebagai instrumen kontrol kualitas,” jelas Helmi.
Setiap sudut bangunan kini berada di bawah pengawasan intensif tim DPUPR Perkim. Jika ditemukan kerusakan sekecil apa pun atau kekurangan minor selama masa transisi ini, pihak rekanan wajib melakukan perbaikan terlebih dahulu.
Kualitas Jadi Prioritas Utama
Penahanan dana jaminan sebesar Rp14 miliar tersebut dinilai sangat penting untuk melindungi kepentingan daerah sebagai pengguna fasilitas publik dalam jangka panjang.
Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen bahwa aspek kualitas tidak boleh dikorbankan demi penyelesaian administratif semata.
Tim teknis di lapangan terus melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor untuk menindaklanjuti setiap temuan yang dianggap tidak memenuhi standar.
Dengan mekanisme ini, diharapkan Gedung DPRD Kaltara memiliki daya tahan bangunan yang mumpuni untuk menunjang aktivitas kedewanan di masa mendatang.
“Setiap temuan yang dianggap tidak memenuhi standar akan langsung dikoordinasikan dengan pihak kontraktor untuk segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.(*/Maulana/NT)
