NUSANTARA TERKINI — Pemerintah Kabupaten Berau memfasilitasi pertemuan lintas sektor guna membahas krisis gangguan pasokan listrik yang memicu aksi protes masyarakat di Kantor PLN UP3 Berau pada Senin (26/10/2026) malam.
Pertemuan yang digelar di Tanjung Redeb, Selasa (27/10/2026), dihadiri perwakilan masyarakat, unsur Forkopimda, Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung, manajemen PLN UP3 Berau, serta PLTU Lati.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan agar PLN menjadikan kebutuhan listrik masyarakat sebagai prioritas utama.
Ia meminta PLN membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan konsumen besar demi menjaga keandalan listrik pemukiman warga dan aktivitas ekonomi digital masyarakat.
“PLN UP3 Berau perlu memprioritaskan masyarakat dan membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan konsumennya agar kebutuhan listrik warga lebih diperhatikan,” ujarnya.
Sri Juniarsih juga menginstruksikan agar keandalan pasokan listrik benar-benar dijaga menjelang bulan suci Ramadan agar kejadian pemadaman berulang tidak terus menjadi momok tahunan bagi warga.
“Kami tidak ingin setiap mendekati Ramadan selalu terjadi pemadaman. Jangan sampai ketika listrik mulai sering mati, masyarakat justru menganggap itu sebagai tanda Ramadan sudah semakin dekat,” katanya.
Terkait pengembangan jangka panjang, Bupati berharap target interkoneksi jaringan listrik Kalimantan Timur pada 2027 dapat terealisasi secara merata hingga ke seluruh pelosok Berau.
“Kami berharap program itu dapat memperkuat sistem kelistrikan dan membuat penyaluran listrik semakin merata,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengingatkan PLN untuk memenuhi hak-hak konsumen yang dirugikan melalui mekanisme kompensasi.
Meski demikian, ia menekankan, pemberian kompensasi tidak boleh dijadikan pembenaran atas buruknya pelayanan kelistrikan.
“Kompensasi kepada konsumen harus diperhatikan, tetapi jangan sampai dijadikan landasan untuk membenarkan pemadaman. Apalagi sekarang masyarakat sedang bersiap menyambut Ramadan,” tegas Gamalis. (*/Adv)
