Disorot KPK, Inspektorat Kukar Perketat Pengawasan ke Seluruh OPD

diterbitkan: Senin, 17 Februari 2025 11:27 WITA
Kepala Inspektorat Kukar, Heriansyah

TENGGARONG – Kinerja Inspektorat Kutai Kartanegara (Kukar) tengah dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah tersebut mengawasi perencanaan, penganggaran dan manajemen asset di Inspektorat Kukar.

Melansir dari Tribun Kaltim, pengawasan ketat dioptimalkan dalam sektor tata kelola keuangan dan pengelolaan sumber daya dalam layanan publik di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Termasuk proses pengadaan barang dan jasa ini juga dikawal oleh KPK, sehingga kami penuhi indikator-indikator di dalammya,” ujar Kepala Inspektorat Kukar, Heriansyah.

Baca juga  Kapal Bermuatan Koral Terdorong Arus, Hantam Tempat Makan di Kota Bangun

Ia mengatakan bahwa tugas fungsi Inspektorat mencakup pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi setiap tahunnya.Sementara tujuan utamanya, yakni meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di suatu daerah, guna menghindari praktik korupsi.

Heri menyebut, pihaknya aktif melakukan pengawasan di setiap OPD dengan sifat dan tujuan tertentu, seperti berkenaan dengan pembebasan lahan di suatu wilayah.

“Karena memang pengawasan itu harus ada aduan ke kita, meskipun ada pengawasan juga di luar dari yang kita awasi,” imbuhnya.

Baca juga  Imbas Efisiensi Anggaran, Perjalanan Dinas Pemkab Kukar Dipangkas

Seperti halnya temuan di salah satu desa, tepatnya di Kecamatan Tabang, yakni terkait penyalahgunaan dana desa.Inspektorat saat itu mendapat arahan dari pusat mengawasi dan menghitung kerugian keuangan negara.

“Sudah kami tangani dan yang bersangkutan telah di proses,” tambahnya.

Kepala Inspektorat Kukar, Heriansyah menekankan, tugas dan fungsi inspektorat mengelola beberapa risiko. Khususnya dalam dugaan penyalahgunaan barang, jasa maupun dana.

Baca juga  Lahan Gambut di Muara Kaman Terbakar, Memasuki Hari Ketiga Api Tak Kunjung Padam

Meskipun tidak semua dalam pengawasan pihaknya, mengingat sumber daya manusia (SDM) yang terbatas.

“Permasalahan yang kita tangani tidak semuanya secara menyeluruh, memang harus ada risiko tertinggi dan yang terpenting,” pungkasnya.

Bagikan:
Berita Terkait