TANJUNG REDEB – Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis memberikan respon terhadap rencana pengadaan truk penyedot lumpur yang saat ini masih dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau.
Menurut Wabub Gamalis, seharusnya pekerjaan penyedotan lumpur tersebut harus dilakukan secara maksimal dulu menggunakan peralatan yang ada agar bisa menghilangkan sedimentasi yang sudah mengeras.
“Bisa kita ambil opsi itu, tapi evaluasi harus dilakukan untuk menilai efektif atau tidaknya alat itu,” kata Gamalis.
Menurutnya, pengadaan alat dengan biaya yang cukup besar itu memerlukan pertimbangan matang agar tidak sia-sia. Karena, alat itu dibeli pemerintah pada 2024 dengan nilai Rp3 miliar.
Angka ini belum termasuk operasional untuk menggerakkan tiga truk bantuan dalam waktu bersamaan.
“Saya rasa yang ada dulu mesti dimaksimalkan,” tuturnya.
Secara teknis, ketika memantau simulasi pengoperasian tiga truk milik pemerintah dari Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta DPUPR itu, belum didapatkan hasil yang maksimal.
Ia meminta kepada setiap instansi untuk merumuskan segera teknis yang tepat untuk memastikan agar alat tersebut bisa jadi jawaban untuk kebutuhan pengerukan sedimentasi di saluran drainase.
Saat ini yang menjadi target penyelesaian sedimentasi secara serius berada di dua titik, yakni di Jalan Pulau Panjang dan Jalan Durian III, tepatnya di sekitar Perumahan Berau Indah.
“Karena itu titik yang sedikit saja hujan, air sudah tergenang. Itu karena saluran drainasenya tidak maksimal,” jelasnya.
Sejauh ini, pemerintah telah berupaya memastikan pembangunan drainase di pusat kota berjalan maksimal. Drainase yang dibangun pun didesain dapat dimasuki oleh petugas kebersihan.
Dijelaskannya, mengurai banjir memang bukan program yang selesai dalam satu kali sentuhan pemerintah. Sehingga dibutuhkan pekerjaan yang berkelanjutan untuk merawat dan memelihara hasil pembangunan yang sudah dilakukan.
Wabup Gamalis mengaku menantikan hasil evaluasi penggunaan skema baru penyelesaian sedimentasi drainase itu. Jika maksimal, tidak menutup kemungkinan pada 2026, pemerintah akan menambah alat baru untuk memaksimalkan kinerja alat yang ada saat ini.
“Kita harus objektif. Kalau memang bagus, kenapa tidak kita tambah alatnya,” pungkasnya. (*/adv)
