Dapat Kucuran Banpres Rp15 Miliar, Pemkab Berau Gas Pengadaan Alat Pemadam Karhutla

diterbitkan: Sabtu, 7 November 2026 11:44 WITA
Petugas Pemadam Kebakaran dari BPBD Berau saat melakukan pemadaman Karhutla.
Petugas Pemadam Kebakaran dari BPBD Berau saat melakukan pemadaman api di kawasan hutan dan lahan beberapa waktu lalu (IST)

NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau mulai mempersiapkan pemanfaatan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 15 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Anggaran tersebut diprioritaskan guna melengkapi sarana dan prasarana pemadam kebakaran agar daerah semakin siap menghadapi ancaman bencana.

Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menjelaskan, penggunaan dana Banpres telah diatur secara ketat oleh pemerintah pusat dan tidak diperkenankan di luar peruntukan yang ditetapkan. 

Baca juga  Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Berau, Sri Juniarsih Minta Muhammad Amin Segera Adaptasi dan Serap Aspirasi Warga

Saat ini, pemkab tengah memproses tahapan pengadaan setelah menerima petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Bantuan Rp 15 miliar ini memang diarahkan untuk pengadaan peralatan pemadam dan penanganan karhutla. Petunjuk teknisnya sudah kami terima, sehingga sekarang tinggal menindaklanjuti proses pengadaannya,” ungkap Said.

Said menegaskan, kucuran dana tersebut tidak mencakup pembiayaan operasional maupun kebutuhan personel Satgas Karhutla. 

Baca juga  Pemkab Berau Komitmen Jaga Kualitas Kawasan Labuan Cermin, Tahun Ini Akan 'Disuntik' Rp2,5 Miliar

Untuk mendukung pergerakan tim di lapangan, pemerintah daerah tetap mengandalkan pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) yang telah disiapkan sebelumnya.

Pemisahan sumber pembiayaan ini dilakukan agar pengadaan peralatan fisik dan operasional lapangan berjalan optimal tanpa saling membebani. 

Dengan tambahan dukungan pusat ini, Pemkab Berau optimistis penanganan darurat di lapangan dapat bergerak lebih cepat.

Baca juga  Pelaksanaan Bimtek Indeks Desa 2026, Pemkab Berau Ingatkan Pentingnya Data untuk Pembuatan Kebijakan

“Terlebih untuk kesiapan sarana dan prasarana itu jadi salah satu faktor penting untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan,” tutupnya. (*/Adv)

Bagikan:
Berita Terkait