PASER – Akhir pekan lalu, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menginjakkan kakinya di Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Paser. Kedatangan orang nomor dua di Indonesia ini untuk membahas berbagai persoalan sosial yang muncul akibat penggunaan jalan nasional sebagai jalur pengangkutan hasil pertambangan.
Melansir dari IDN Times, Camat Muara Komam, Mustafa, Wapres Gibran banyak mendengar dan mencatat keluhan warga. Tuntutan utama adalah penghentian total hauling di jalan nasional dan penyelesaian kasus Russel.
Warga juga meminta perlindungan, karena masih ada pihak yang ingin hauling kembali diizinkan. Demonstrasi sopir di Batu Sopang jadi salah satu sinyal tekanan itu. “Warga minta Perda jangan cuma jadi tulisan. Harus dijalankan,” tegasnya.
Menurut Mustafa, Gibran berjanji akan menindaklanjuti semua aduan itu pada rapat khusus Senin (16/6/2025) di Jakarta. Kementerian ESDM juga disebut akan dilibatkan.
Masih dari IDN Times, dikabarkan juga bahwa Gibran sempat mendatangi Balai Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam tempat digelarnya pertemuan Forkopimda dengan warga dan perwakilan perusahaan.
Namun, menurut sumber media ini, Gibran justru memilih tidak masuk ke ruangan tersebut. “Beliau memilih ruangan lain dan memanggil Kapolda, Pangdam, serta Wakil Gubernur. Info yang kami dengar, beliau marah besar,” dilansir dari IDN Times.
“Mas Wapres dengan wajah serius mempertanyakan kenapa sudah ada UU Minerba dan Perda Kaltim Nomor 10/2012, tapi banyak yang tidak jalan di sini?”
Setelah pertemuan tertutup itu, Pangdam, Kapolda, dan Wagub keluar ruangan. “Kami dengar Gibran marah-marah,” kata sumber yang juga merupakan undangan khusus ini.
Secara garis besar, Gibran memberi catatan khusus dan meminta mereka segera menyelesaikan konflik warga dengan perusahaan tambang ini. Ia juga meminta ada jaminan perlindungan terhadap warga.
“Wapres juga bilang, masalah ini akan dibawa ke rapat khusus hari Senin di Jakarta. Semua instansi terkait akan dipanggil. Mas Wapres mempertanyakan kenapa penegakan hukum di sini lemah,” lanjut sumber media ini.
Upaya konfirmasi kepada Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro belum mendapat respons.
Hanya Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji yang membantah informasi Wapres Gibran marah-marah dalam pertemuan di Balai Desa Muara Langon. “Tidak ada, hanya memastikan ke kapolda dan pangdam saja agar proses hukumnya segera diselesaikan yang sudah berprogres,” ujar dia.
