BERAU – Kerusakan jalan di beberapa wilayah yang ada di Bumi Batiwakkal diduga kuat disebabkan oleh aktivitas pengangkutan muatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Berau.
Merespons situasi tersebut, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menegaskan pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Sebab, menurutnya kerusakan tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan.
“Jadi perusahaan harus bisa bertanggung jawab dengan memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan,” tegas Dedy.
Dedy menerangkan pihaknya selama ini terus mendukung pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan. Namun jika anggaran dialokasikan untuk memperbaiki jalan rusak yang disebabkan aktivitas pertambangan, dia mengaku enggan.
“Karena dengan anggaran yang ada, semestinya Pemkab bisa fokusn pada program prioritas lain yang lebih mendesak. Jadi perusahaan harus tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga fasilitas umum,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan jalan yang aman dan layak sangat penting, tidak hanya untuk distribusi batu bara tetapi juga untuk mobilitas masyarakat sehari-hari. Banyak ruas jalan yang dilalui truk-truk tambang masih menjadi akses utama warga.
“Jangan sampai aktivitas tambang malah merugikan masyarakat. Perusahaan harus hati-hati dan serius menjaga kondisi jalan,” tutupnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh perusahaan tambang di Berau agar tidak abaikan dampak operasionalnya terhadap infrastruktur umum. Dedy berharap sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah dapat berjalan seimbang demi pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Batiwakkal. (adv)
