Gerakan Mengaji Kukar Sudah Berpayung Perda, DPRD: ‘Tapi Aturan Teknis Belum Ada’

diterbitkan: Minggu, 15 November 2026 10:32 WITA
Ahmad Yani, Ketua DPRD Kukar dalam salah satu agenda resminya/DPRD Kukar

NUSANTARATERKINI.ID — Gerakan Etam Mengaji (Gema) di Kutai Kartanegara sudah punya payung hukum, tetapi pihak dewan bilang bahwa Gema belum memiliki aturan yang menjelaskan bagaimana program itu dijalankan di lapangan.

Peraturan Daerah yang menjadi dasar Gema disebut belum cukup untuk mengatur kebutuhan teknis, mulai dari mekanisme pelaksanaan sampai pembiayaannya.

Kondisi itu menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta Pemerintah Kabupaten Kukar segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan turunan dari Perda yang sudah ada.

Persoalannya bukan lagi pada ada atau tidaknya dasar hukum.

Yang sekarang dibutuhkan adalah aturan yang bisa dipakai sebagai pedoman ketika program dijalankan.

Di lingkungan pemerintah daerah, Gema diarahkan untuk mendukung kegiatan mengaji bagi aparatur.

Baca juga  Semarakkan Pawai Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Pemkab Berau Ajak Jadi Pribadi yang Lebih Baik

Program tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an sekaligus membangun kebiasaan mengaji.

Namun, tanpa aturan teknis, pelaksanaan program dinilai belum mempunyai pegangan yang cukup jelas.

Termasuk soal siapa yang menjalankan, bagaimana mekanismenya, kegiatan apa saja yang masuk dalam program, sampai dari mana kebutuhan anggarannya dipenuhi.

Ahmad Yani mengatakan Perda hanya memberikan kerangka umum.

Sementara kebutuhan di lapangan membutuhkan aturan yang lebih rinci.

“Dasarnya sudah ada melalui Perda. Sekarang pemerintah tinggal menerjemahkannya dalam aturan yang lebih teknis supaya program ini punya pola pelaksanaan yang jelas,” kata Ahmad Yani di Tenggarong, Jumat (13/11/2026) lalu.

Baca juga  Malahayati Consultant dan Satgas PASTI OJK Berkolaborasi Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat

Menurut dia, Perbup juga penting karena pelaksanaan Gema tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan anggaran.

Program yang berjalan secara rutin membutuhkan kepastian pembiayaan agar tidak hanya menjadi agenda yang tercantum dalam kebijakan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan.

Salah satu persoalan yang ikut disorot adalah kondisi guru ngaji.

DPRD menerima keluhan mengenai kesejahteraan para pengajar yang terlibat dalam kegiatan mengaji.

Karena itu, Ahmad Yani meminta persoalan tersebut ikut diperhitungkan ketika pemerintah menyusun Perbup.

Dukungan kepada guru ngaji, menurut dia, tidak semestinya dipisahkan dari pembahasan mengenai keberlanjutan Gema.

“Guru ngaji juga harus diperhatikan. Mereka punya peran langsung dalam kegiatan ini, sementara kebutuhan mereka juga harus dihitung dalam kebijakan dan anggaran,” ujarnya.

Baca juga  Dagangan Mulai Sepi, Rahmat Dermawan Dorong Penguatan UMKM Kukar Lewat Akses Pasar dan Kegiatan Ekonomi

Bagi DPRD, keberadaan Perbup menjadi titik penting agar Gema tidak berhenti pada tingkat kebijakan.

Setelah Perda ditetapkan, pemerintah daerah dinilai perlu segera membuat petunjuk pelaksanaan yang bisa menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menjalankan program.

Ahmad Yani berharap penyusunan aturan itu tidak kembali tertunda.

Sebab, semakin lama aturan teknis belum dibuat, semakin sulit memastikan program berjalan dengan mekanisme dan dukungan anggaran yang seragam.

“Jangan sampai Gema hanya punya nama dan aturan, tetapi ketika dilaksanakan belum jelas teknis dan anggarannya. Perda sudah ada, sekarang tinggal ditindaklanjuti dengan Perbup agar programnya benar-benar jalan,” pungkasnya. (adv)

Bagikan:
Berita Terkait