TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala menggelar rapat staf bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara pada Senin (30/6/2025).
Rapat staf yang digelar pada akhir semester I tahun 2025 ini dengan agenda evaluasi kinerja OPD dan mendengarkan arahan dari pimpinan. Ada beberapa poin yang menjadi penekanan Gubernur Zainal pada rapat staf tersebut.
Pertama terkait pengelolaan dan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terhadap hal ini, Gubernur Zainal menginstruksikan seluruh OPD harus kreatif mencari peluang pendanaan, khususnya dari pemerintah pusat.
“Jejaring persahabatan dan komunikasi yang baik dengan para pejabat kementerian bisa menjadi pintu masuk untuk memperoleh dukungan program maupun alokasi anggaran tambahan dari pusat,” kata Gubernur Zainal.
Ia juga menekankan terkait kedisiplinan OPD dalam menjalankan program dan kegiatannya harus sesuai dengan rancangan kerja yang telah disusun.
“Saya ingatkan agar OPD tidak keluar jalur perencanaan tanpa koordinasi, serta meminta setiap perubahan harus dilaporkan ke Gubernur,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar setiap penggunaan anggaran harus dipastikan benar-benar berdampak dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
Hal senada juga disampaikan Wagub Kaltara, Ingkong Ala. Pada kesempatan itu, Wagub Ingkong mengingatkan OPD untuk dapat bertanggung jawab dalam menyerap APBD murni secara efektif dan efisien.
“Jangan dilihat besar kecilnya anggaran, tapi kerjakan progresnya tepat waktu,” jelasnya.
Wagub Ingkong mendorong para kepala OPD agar dapat melihat potensi yang dimiliki stafnya. Dengan melibatkan dan memberikan kepercayaan kepada stafnya bisa menjadi kekuatan dalam pengembangan program termasuk peluang peningkatan ABPD melalui relasi yang dimiliki.
Sebagai bentuk komitmen mendukung kinerja perangkat daerah, Wagub Ingkong menegaskan bahwa dirinya siap memberikan pendampingan dan fasilitas yang dibutuhkan agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal. (**)
