NUSANTARA TERKINI – Suasana di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali memanas. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim kembali turun ke jalan untuk melancarkan aksi demonstrasi lanjutan, menuntut ketegasan wakil rakyat dalam menghadapi isu politik dinasti dan praktik KKN. Senin (04/05/26).
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi serupa yang digelar pada 21 April 2026 lalu. Massa merasa kecewa karena hingga dua pekan berlalu, belum ada langkah konkret dari pihak legislatif, terutama terkait aktivasi hak angket untuk mengevaluasi kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Jenderal Lapangan Aliansi Rakyat Kaltim, Fathur Rahman, dalam orasinya menegaskan bahwa publik butuh transparansi.
Ia mendesak agar DPRD Kaltim tidak bermain mata dan segera menggelar sidang terbuka terkait penentuan hak angket tersebut.
“DPRD Kaltim tidak mau terbuka terhadap rakyatnya. Kabarnya Hasanuddin Mas’ud (Ketua DPRD Kaltim) tidak mau terbuka soal itu. Sampai hari ini tuntutan kita masih digantung!” teriak Fathur di hadapan massa aksi.
Tiga Tuntutan Utama Massa
Aliansi Rakyat Kaltim membawa tiga poin tuntutan krusial yang dianggap sebagai harga mati untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Benua Etam, yakni:
- Evaluasi Program Pemerintah: Massa menilai banyak program yang berjalan tidak tepat sasaran dan perlu ditinjau ulang.
- Stop Praktik KKN dan Politik Dinasti: Mendesak pembersihan lingkungan Pemprov Kaltim dari pengaruh kepentingan keluarga dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.
- Aktivasi Hak Angket: Menagih janji anggota dewan untuk menggunakan hak konstitusionalnya guna mengevaluasi kinerja Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji secara menyeluruh.
Dewan Sedang Rapat Tertutup
Kekecewaan massa semakin memuncak karena hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun anggota dewan yang keluar menemui demonstran.
Berdasarkan informasi yang beredar, para anggota DPRD Kaltim tengah disibukkan dengan agenda rapat paripurna dan rapat pimpinan (Rapim) di dalam gedung.
Massa menduga rapat tersebut merupakan upaya internal dewan untuk membahas tuntutan mereka, namun ketiadaan perwakilan yang menemui massa di luar dianggap sebagai bentuk pengabaian aspirasi rakyat.
Aliansi Rakyat Kaltim mengancam akan terus bertahan dan mengawal isu ini hingga ada kepastian hukum dan politik terkait hak angket.
Mereka menegaskan bahwa masa depan demokrasi di Kaltim terancam jika politik dinasti terus dibiarkan mengakar tanpa pengawasan ketat dari legislatif.(Fatur/NT)
