BERAU – DPRD Berau memberikan catatan terhadap pelaksanaan program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan di beberapa sekolah di Berau. Menurut Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama sebelum program tersebut terlaksana.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan bahan pangan yang diperlukan untuk menjalankan program MBG. Dia menjelaskan, jika program MBG mulai diterapkan, harus ada pendataan produksi sektor-sektor tersebut secara berkala, baik per bulan maupun per minggu.
“Pemkab harus punya data itu, supaya jelas produksi di setiap sektor ada berapa stoknya. Cukup atau tidak untuk melaksanakan program MBG,” terang Dedy.
Dedy juga mendorong pemerintah untuk melibatkan petani, peternak, dan nelayan lokal dalam pembahasan kebutuhan pangan untuk program MBG. Menurutnya, hal itu tidak hanya memastikan keberlanjutan pasokan makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha lokal.
“Ketahanan pangan di Berau harus benar-benar kuat. Pemenuhan makanan bergizi bagi pelajar di 13 kecamatan juga harus menjadi perhatian bersama agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kabupaten Berau menjadi salah satu daerah yang aktif menindaklanjuti percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, dalam rapat Satgas MBG di Kantor Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu.
Menurut Rakhmadi, Berau telah memetakan 31 lokasi prioritas yang tersebar di delapan kecamatan, termasuk wilayah terpencil seperti Segah, Kelai, Pulau Derawan, Batu Putih, dan Pegat.
“Wilayah kepulauan dan pedalaman menjadi fokus utama karena di sana akses pangan dan gizi masih terbatas,” pungkasnya. (adv)
