Polemik Lahan Bendungan Marangkayu, DPRD Kukar Dorong Penyelesaian Lewat Musyawarah

diterbitkan: Sabtu, 14 November 2026 09:24 WITA
Ahmad Yani selaku Ketua DPRD Kukar dalam salah satu rapat kedewanan di Tenggarong, Kukar/Nusantara Terkini

NUSANTARATERKINI.ID — Pembangunan bendungan di Kecamatan Marangkayu masih berhadapan dengan satu persoalan yang belum tuntas: tanah.

Di tengah rencana proyek yang masuk kategori strategis nasional, status lahan dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak masih perlu diselesaikan.

Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani mendorong persoalan itu dituntaskan lewat musyawarah agar proyek tetap berjalan tanpa mengabaikan hak warga.

Persoalan tersebut berkaitan dengan lahan yang statusnya masih dipersoalkan.

Dalam pembahasan bersama pihak terkait, muncul persoalan mengenai kepemilikan lahan antara masyarakat dan Perkebunan Nusantara.

Ada pula perbedaan penyebutan lokasi administrasi lahan.

Lahan yang dipersoalkan disebut berada di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.

Namun, terlepas dari perbedaan penyebutan lokasi itu, DPRD Kukar meminta pembahasan tidak berhenti pada persoalan administratif.

Baca juga  Berau Jadi Magnet Wisata, Sri Juniarsih: Ini Peluang Besar untuk Rakyat

Ahmad Yani mengatakan ada dua hal yang harus berjalan bersamaan.

Pembangunan bendungan sebagai proyek strategis nasional tetap perlu dilanjutkan, sementara masyarakat yang terdampak juga harus memperoleh haknya.

Menurut dia, penyelesaian persoalan lahan perlu dilakukan dengan mempertemukan kepentingan seluruh pihak.

Salah satu opsi yang muncul dalam pembahasan adalah meminta Perkebunan Nusantara membuat surat pernyataan tidak keberatan apabila pembayaran ganti rugi diberikan kepada masyarakat terdampak.

Permintaan tersebut berkaitan dengan status hak guna usaha (HGU) yang masih menjadi bagian dari persoalan.

Berdasarkan penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disampaikan dalam pembahasan, lahan tersebut tercatat sebagai HGU Perkebunan Nusantara.

Namun, komunikasi dengan pihak perusahaan disebut mulai membuka jalan penyelesaian.

Perkebunan Nusantara disebut bersedia membuat pernyataan tidak keberatan jika pembayaran ganti rugi diberikan kepada masyarakat.

Baca juga  Siskamling Diaktifkan, Bupati Sri: Berau Aman, Investor Datang

“Yang kita cari sekarang jalan keluarnya. Kalau pihak Perkebunan Nusantara bersedia memberikan pernyataan tidak keberatan, pembayaran kepada masyarakat bisa memiliki dasar untuk diproses, sambil persoalan HGU tetap kita pastikan,” ujar Ahmad Yani, Jumat (13/11/2026).

Persoalan berikutnya adalah dana ganti rugi. Ahmad Yani menyebut dana pembayaran sebenarnya sudah tersedia.

Dana tersebut juga telah dititipkan melalui pengadilan oleh pihak balai.

Kondisi itu membuat DPRD Kukar menilai persoalan pembayaran tidak semestinya berlarut-larut apabila para pihak sudah menemukan kesepahaman.

Namun, proses pembayaran tetap harus mengikuti dasar administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi DPRD, keberadaan dana menjadi salah satu modal untuk mempercepat penyelesaian.

Tinggal memastikan siapa yang berhak menerima pembayaran dan dokumen apa yang diperlukan agar proses tersebut dapat dijalankan sesuai aturan.

Baca juga  Kaltara Bakan Dibangun SMA Unggul Garuda, Wamen Diktisaintek Turun Langsung Cek Kesiapan Lahan

Ahmad Yani mengatakan DPRD akan mendorong lahirnya keputusan yang dapat menjadi pegangan bersama.

Musyawarah dinilai menjadi pilihan yang perlu dikedepankan agar persoalan lahan tidak berkembang menjadi hambatan baru bagi pembangunan bendungan.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat terdampak tidak kehilangan hak hanya karena persoalan status lahan masih dalam proses penyelesaian.

Pada saat yang sama, pembangunan proyek strategis nasional juga perlu mendapat kepastian agar tidak tertahan terlalu lama.

“Intinya jangan ada pihak yang dirugikan. Proyek tetap harus berjalan, tetapi hak masyarakat juga harus diselesaikan. Karena itu, kami mendorong semua pihak duduk bersama dan mencari penyelesaian yang bisa diterima secara hukum,” kata Ahmad Yani. (adv)

Bagikan:
Berita Terkait