BERAU – Pemprov Kaltim berencana untuk mengambil alih kewenangan Pulau Kakaban. Rencana tersebut pun langsung mendapat penolakan keras dari Anggota DPRD Berau, Saga.
Saga menerangkan, pengambil alihan atau peralihan kewenangan tersebut justru beprotensi membawa dampak kerugian bagi Kabupaten Berau. Hal ini ia sampaikan mengingat sejarah yang sudah pernah terjadi di masa lampau.
“Sudah banyak masalah serupa, mulai dari sektor strategis seperti pertambangan, kehutanan dan kelautan. Kita tidak mau peralihan kewenangan ini menimbulkan masalah yang sama,” terang Saga.
Dia mengingatkan, pengawasan dari pihak provinsi atas sektor strategis yang sudah beralih kewenangan selama ini juga masih sangat minim. Selain itu, menurutnya, Pulau Kakaban adalah salah satu ikon pariwisata kebanggaan masyarakat Berau, yang seharusnya tetap berada dalam pengawasan penuh pemerintah kabupaten agar pengelolaannya lebih optimal dan berpihak kepada masyarakat lokal.
“Kalau dikelola kabupaten, kita bisa pastikan pengawasan akan lebih maksimal. Karena itu bagian dari aset daerah yang harus kita jaga,” tambahnya.
Untuk informasi, Pulau Kakaban merupakan pulau dengan luas 774,2 hektar yang masih masuk dalam kawasan Kepulauan Derawan. Pulau terluar di Kabupaten Berau ini menjadi habitat bagi ubur-ubur tidak menyengat, yang telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal hingga mancanegara.
Keberadaan ubur-ubur tidak menyengat tentu merupakan hal langka. Bahkan di seluruh dunia, hanya ada satu pulau lain yang memiliki keistimewaan seperti itu, yakni Laguna Tojoman di Kepulauan Bucas Grande, Filipina. (adv)
