TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini tengah menyusun rencana strategis (renstra) atau rencana pembangunan daerah lima tahunan ke depan.
Hari ini (19/6/2025), Pemprov Kaltara melalui Bappeda dan, Litbang menggelar forum lintas perangkat daerah untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius mengatakan, renstra ini dilakukan untuk memastikan program yang direncanakan perangkat daerah satu dan lainnya itu harus terintegrasi.
“Kalau diskenariokan berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), penyelesaian satu persoalan itu, dia harus terintegrasi,” kata Bertius.
Contohnya, jika ada rencana ingin menurunkan angka kemiskinan, maka Disnakertrans harus terlibat. Ini untuk memastikan tidak adanya pengangguran, pekerja berpenghasilan cukup, termasuk gaji minimal standar UMP.
Selain Disnakertrans, perlu juga adanya intervensi dari Disperindagkop dan UKM untuk mendukung menggiatkan kegiatan UMKM agar bisa berkembang.
“Termasuk juga Dinas Pertanian. Perangkat daerah ini juga harus terlibat aktif dalam mendukung para petani untuk bisa memproduksi hasil pertaniannya. Jika ini bisa disikapi, tentu kemiskinan akan bisa berkurang,” kata Bertius.
Sejumlah rangkaian ini yang dilakukan lintas perangkat daerah. Jika sudah terintegrasi, maka dapat dikatakan bahwa program yang diajukan itu masuk dalam RPJMD atau rencana kerja lima tahunan.
Pastinya, ada empat tujuan dalam RPJMD, mulai dari meningkatkan daya saing, meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga meningkatkan ketahanan ekologi.
“Nah, ini yang kita mau lihat hari ini. Termasuk juga akan ada masukan-masukan untuk penyempurnaannya ke depan,” pungkasnya. (**)
