NUSANTARA TERKINI – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mendesak pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk segera meresmikan status Geopark Nasional bagi kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat.
Penetapan legalitas ini dinilai krusial guna memperkuat tameng perlindungan lingkungan sekaligus menyelamatkan aset sejarah dunia yang ada di dalamnya.
Bentang alam silsilah kapur raksasa yang membelah wilayah administratif Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur ini dijadwalkan bakal diketuk palu status nasionalnya pada Juli 2026.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa momentum tersebut tidak boleh meleset agar pola manajemen perlindungan terpadu dari pusat bisa langsung diimplementasikan.
Mengunci Zona Konservasi dan Perlindungan Lukisan Purba
Menurut Syarifatul, predikat Geopark Nasional bukan sekadar label prestisius di atas kertas atau ajang pemburu piagam penghargaan. Status tersebut merupakan instrumen hukum yang kuat untuk mengubah kawasan karst menjadi daerah konservasi ketat yang wajib dijaga secara kolektif oleh lintas sektoral.
Sebagai salah satu ekosistem karst terbesar di Indonesia, wilayah Karst Sangkulirang-Mangkalihat memegang peran vital sebagai kawasan tangkapan air (catchment area) utama yang menopang siklus hidrologi dan kebutuhan air bersih ratusan ribu jiwa masyarakat di sekitarnya.
Lebih dari itu, wilayah pedalaman ini menyimpan situs arkeologi tak ternilai berupa gua-gua prasejarah yang menjadi rumah bagi lukisan dinding cap telapak tangan purba bermotif magis yang diperkirakan telah berumur ribuan tahun.
“Kami mendorong supaya segera dilakukan penetapan. Informasinya rencananya bulan Juli ini. Begitu dijadikan Geopark Nasional, otomatis kawasan itu menjadi daerah konservasi yang dijaga bersama,” kata Syarifatul, belum lama ini.
Dirinya menambahkan, beberapa titik eksotis di Kecamatan Kelai, Berau, seperti Puncak Ketepu yang menawarkan lanskap batuan karst megah dari ketinggian, serta deretan gua prasejarah berlukisan purba, sangat layak dinaikkan statusnya menjadi ikon pariwisata baru Kalimantan Timur.
Magnet Anggaran Pusat untuk Atasi Jalan Berlumpur
Syarifatul tidak menampik bahwa selama ini magnet pariwisata Kabupaten Berau masih sangat timpang karena didominasi oleh kluster wisata bahari seperti Pulau Derawan, Maratua, Kakaban, dan Sangalaki. Padahal, potensi wisata alam dan petualangan ilmiah di sektor pedalaman karst tidak kalah menjual jika dikemas dengan baik.
Kendala terbesar mandeknya perputaran ekonomi di sektor ini terletak pada potret infrastruktur jalan yang masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan peninjauan langsung di lapangan yang dilakukannya bersama jajaran gubernur beberapa waktu lalu, akses utama menuju sejumlah objek wisata gua prasejarah masih berupa jalan tanah agregat kasar.
Kondisi jalur ini dipastikan berubah total menjadi bubur lumpur yang licin, pekat, dan sama sekali terputus tidak bisa dilalui oleh kendaraan jenis apa pun ketika intensitas hujan mulai mengguyur kawasan pedalaman tersebut. Keterbatasan akses inilah yang membuat potensi ekonomi kreatif masyarakat lokal ikut jalan di tempat.
Dengan ketuk palu status Geopark Nasional, kendala keterbatasan APBD daerah dipastikan mendapat angin segar. Wilayah Karst Sangkulirang-Mangkalihat otomatis berhak mendapatkan kucuran bantuan anggaran khusus (dana alokasi khusus/DAK) dari pemerintah pusat.
“Kalau sudah masuk skala nasional, nanti akan ada kucuran dana dari pusat. Anggaran itu yang bisa kita manfaatkan secara paralel, baik untuk penguatan pos-pos pengelolaan konservasi bawah tanah, maupun membangun fasilitas jalan akses yang memadai. Sayang kalau potensi wisatanya sangat bagus, tetapi sulit dijangkau masyarakat maupun wisatawan,”tegas Syarifatul optimis.(*)
