TANJUNG SELOR – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun ini melakukan penataan talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Hal ini dilakukan untuk memperbaiki manajemen kepegawaian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di provinsi perbatasan RI-Malaysia ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa mengatakan, program ini perlu dan penting dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.
“Targetnya, kita ingin memastikan bahwa ke depannya tidak ada lagi pegawai yang terkendala dalam layanan-layanan tersebut. Makanya, penataan talenta ASN menjadi hal yang harus segera dikerjakan,” ujar Andi.
Program ini juga sejalan dengan arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memberi perhatian khusus pada tiga layanan utama kepegawaian, yakni penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIK), layanan pensiun dan kenaikan pangkat.
Dalam hal ini, BKD dan BKN akan melakukan penilaian talenta ASN menggunakan metode kotak 9. Pegawai dengan nilai berada di kotak 7, 8 dan 9 akan diprioritaskan dalam promosi jabatan.
Ini karena nilai di kotak 7,8 dan 9 itu dinilai memiliki kinerja dan kompetensi yang memenuhi standar. Tak hanya itu, penilaian juga akan mengacu pada sistem merit.
“Jadi setiap instansi harus menunjukkan manajemen ASN yang sehat dan profesional,” katanya.
Pastinya, ini bukan hanya penataan administrasi internal, tapi juga menjadi fondasi penting untuk memastikan pelayanan publik dapat berjalan optimal.
“Selama ini kepegawaian Pemprov Kaltara mendapatkan nilai baik secara nasional, tapi kita menilai bahwa perlu terus dilakukan peningkatan. Targetnya jelas, pelayanan kepada masyarakat harus semakin baik,” pungkasnya. (**)
