TANJUNG REDEB – Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis memberikan atensi khusus terhadap pola kerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Dalam praktiknya, perangkat daerah tidak boleh hanya Terima laporan di atas meja. Melainkan harus turun ‘jemput bola’ dengan datang langsung ke masyarakat.
“Saya minta kepala perangkat daerah turun langsung ke masyarakat, temui dan dengarkan keluhan mereka, serta carikan solusinya,” ujar Wabup Gamalis.
Sejauh ini, lanjut Wabup Gamalis, masih ada sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Bumi Batiwakkal— nama lain dari Berau, mulai dari persoalan banjir, kesehatan hingga pertanian.
Khusus di bidang pertanian, ada banyak petani yang gagal panen akibat terdampak banjir seperti di daerah Kelay, Segah dan Sambaliung. Jika ini tidak diperhatikan, dampaknya tidak hanya dirasa oleh petani itu sendiri, melainkan terhadap ketahanan pangan daerah.
“Ini yang saya katanya jangan tunggu laporan masuk atau sampai di atas meja, tapi harus segera turun ke lapangan,” tegasnya.
Wabup Gamalis juga menegaskan bahwa budaya birokrasi seharusnya dibangun atas dasar empati dan kepedulian, bukan sekadar rutinitas administrasi.
Tugas dari pemerintah itu tidak hanya stop sampai di program dan laporan dari program itu, tapi harus tuntas sampai dengan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program yang dijalankan itu.
“Jika tidak, itu artinya pekerjaan kita belum tuntas,” tegasnya.
Lebih spesifik, Wabup Gamalis menegaskan kehadiran pemerintah harus dirasakan masyarakat secara merata, bukan hanya sampai di perkotaan, tapi juga harus sampai ke kampung-kampung.
Dalam hal ini, pemerintah harus langsung melakukan interaksi kepada masyarakat. Harapannya pendekatan ini mampu menjadikan Berau sebagai contoh dengan tata kelola pemerintahan yang humanis, adaptif dan responsif.
“Jangan biarkan masyarakat hanya mengenal kita lewat baliho atau spanduk. Ini penting karena mereka butuh bukti nyata, bukan hanya gambar,” pungkasnya. (*/adv)
