NUSANTARA TERKINI – Dinas Pangan Kabupaten Berau melakukan terobosan besar untuk memudahkan warga dalam mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Jalur distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP kini diperluas hingga menyasar pelaku usaha kecil di tingkat lingkungan.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan yang sering kali fluktuatif di pasaran. Melalui skema distribusi terbaru ini beras subsidi milik pemerintah tersebut sudah diperbolehkan untuk diperjualbelikan melalui warung warung kelontong milik warga.
Kamis (19/02/26), Kepala Dinas Pangan Berau Rakhmadi Pasarakan menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memangkas jarak antara penyedia pangan dan konsumen. Dia menilai kehadiran beras SPHP di warung pemukiman akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian tanpa harus ke pasar induk.
Aturan Ketat Mengenai Harga Eceran Tertinggi
Meskipun distribusi sudah diperluas ke tingkat warung namun pemerintah memberikan syarat ketat bagi para pedagang yang ingin menjual beras tersebut. Penjual dilarang keras mematok harga di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.
Saat ini harga rata rata beras SPHP kemasan lima kilogram di pasaran berada pada kisaran Rp60 ribu per kantong. Angka tersebut dinilai masih aman karena berada di bawah batas maksimal HET sebesar Rp65 ribu meskipun ketentuan awal HET berada pada angka Rp55 ribu.
Pihak dinas akan terus memantau pergerakan harga di tingkat pengecer agar tidak ada oknum yang mengambil keuntungan berlebih dari program subsidi ini. Pengawasan dilakukan secara rutin guna menjamin manfaat program benar benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Menjaga Pasokan Jelang Kenaikan Kebutuhan
Perluasan jalur distribusi ini dianggap sangat krusial mengingat tren kebutuhan masyarakat yang cenderung meningkat dalam waktu dekat. Rakhmadi memastikan bahwa stok beras pemerintah saat ini dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi permintaan di seluruh wilayah Berau.
Kelancaran pasokan dari gudang ke warung warung menjadi prioritas utama agar tidak terjadi kelangkaan yang bisa memicu kenaikan harga sepihak. Langkah preventif ini diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan bagi daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi saat ini.
“Harapannya dengan adanya kebijakan ini dapat mendekatkan akses pembelian bagi masyarakat,” jelas Rakhmadi Pasarakan.
“Selama ketersediaan stok terjaga dan harga tetap berada dalam batas yang diperbolehkan, penjualan beras SPHP di warung tidak menjadi persoalan,” tegas dia.(*)
