NUSANTARA TERKINI – Kabar mengejutkan datang dari sektor pelayanan publik di Kabupaten Berau. Sebanyak 10.600 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, segmen Penerima Bantuan Iuran mendadak dinonaktifkan oleh pemerintah pusat dan provinsi.
Menyikapi situasi yang bisa memicu kepanikan warga miskin ini, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas langsung pasang badan.
Ia menjamin kepastian layanan medis bagi belasan ribu warganya yang terdampak kebijakan tersebut. Pemerintah daerah kini tengah membedah kekuatan kas daerah untuk mencari jalan keluar terbaik.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Berau rincian penonaktifan itu mencakup 6.600 peserta yang dicoret oleh pemerintah pusat dan 4.000 peserta lainnya diputus oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Nanti kita lihat sesuai kemampuan daerah. Kita akan komunikasikan kembali kepada provinsi dan pusat,” ujarnya belum lama ini.
Jamin Akses Kesehatan Tanpa Tumpang Tindih
Bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal itu memastikan tidak boleh ada satu pun warganya yang telantar atau ditolak rumah sakit hanya karena kehilangan jaminan berobat gratis.
Ia menekankan bahwa hak dasar masyarakat prasejahtera akan tetap dilindungi dengan maksimal.
“Karena semua masyarakat tidak ada yang tertinggal. Baik itu dibackup oleh kabupaten provinsi maupun pusat semuanya akan kita laksanakan,” tegas Sri Juniarsih.
Meski siap mengambil alih tanggung jawab pemerintah daerah tidak mau bertindak gegabah. Langkah taktis yang diambil saat ini adalah berkoordinasi intensif lintas pemerintahan agar pembagian kewenangan menjadi lebih jelas.
Hal tersebut dinilai sangat krusial agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan pemborosan anggaran di tengah tren efisiensi yang sedang berjalan.
“Kita akan laksanakan dan tidak boleh dobel. Ketika itu menjadi kewenangan provinsi atau pusat tentu akan kita jalankan sesuai aturan,” pungkasnya.
