NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi memulai maraton penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/4/2026), Pemprov Kaltim mematok target ambisius agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sudah ditetapkan sebelum memasuki bulan Juli.
Target ini menjadi krusial karena dokumen RKPD merupakan fondasi utama bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang bermuara pada APBD Tahun Anggaran 2027.
Disiplin Tahapan dan Target Waktu
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhaimin, menegaskan bahwa seluruh proses koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan sedang diakselerasi.
Pihaknya berupaya menjaga agar siklus perencanaan tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2027 ditargetkan dapat ditetapkan pada 30 Juni 2026. Ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2027 mendatang,” jelas Muhaimin di hadapan sekitar 300 peserta luring dan daring.
Setelah forum Musrenbang ini, rangkaian teknis masih akan berlanjut pada Mei 2026 melalui forum lintas perangkat daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang).
Output akhir dari pertemuan ini adalah berita acara kesepakatan yang akan ditandatangani bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Menelaah Puluhan Saran Publik
Kedisiplinan waktu ini tidak mengesampingkan kualitas konten. Muhaimin melaporkan bahwa sebelum Musrenbang hari ini digelar, rancangan awal telah diuji melalui Forum Konsultasi Publik pada akhir Maret lalu.
Dari forum tersebut, terjaring sedikitnya 65 poin saran dan masukan dari masyarakat. Seluruh masukan tersebut telah ditelaah secara mendalam dan diinternalisasikan ke dalam dokumen rancangan RKPD untuk menyempurnakan arah kebijakan pembangunan Bumi Etam.
Kehadiran Pucuk Pimpinan
Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) bersama Wakil Gubernur Seno Aji, serta Sekretaris Daerah Sri Wahyuni. Kehadiran lengkap pimpinan daerah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal prioritas pembangunan tiga tahun mendatang.
Selain unsur daerah, forum ini juga melibatkan perwakilan pusat dari Kemendagri dan Bappenas, serta lintas sektoral mulai dari DPR RI, akademisi, hingga perwakilan tokoh adat dan dunia usaha.(Fatur/NT)
