NUSANTARA TERKINI – Harapan masyarakat di wilayah perbatasan antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur (Kutim) untuk memiliki fasilitas pendidikan yang memadai harus tertunda.
Rencana pembangunan sekolah filial 001 Biatan Ilir yang telah diprogramkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kini terancam batal dilaksanakan dalam waktu dekat akibat belum adanya kepastian hukum terkait status lahan.
Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, mengungkapkan bahwa ketidakjelasan legalitas lahan menjadi penghambat utama.
Persoalan ini semakin rumit karena menyangkut penetapan batas wilayah administratif yang belum tegas antara kedua kabupaten tersebut.
Anggaran Tersedia, Namun Legalitas Buntu
Mardiatul menegaskan bahwa secara finansial, Pemkab Berau sebenarnya telah siap mengeksekusi proyek tersebut.
Namun, pihaknya tidak ingin gegabah memulai pembangunan di atas lahan yang statusnya masih mengambang secara administratif.
“Anggaran sebenarnya sudah tersedia, tetapi lahannya belum jelas. Kami belum bisa memastikan legalitasnya karena batas wilayah di lokasi tersebut juga belum tegas secara administratif,” ujar Mardiatul.
Langkah hati-hati ini diambil untuk menghindari risiko hukum di masa depan. Disdik Berau tidak ingin proyek bernilai besar tersebut justru terhenti di tengah jalan atau menjadi objek sengketa yang merugikan keuangan daerah.
Belajar dari Pengalaman Pahit
Penundaan ini didasari oleh pengalaman buruk pada tahun sebelumnya. Mardiatul membeberkan bahwa pernah ada proyek pembangunan yang terpaksa dihentikan karena munculnya klaim lahan secara mendadak saat proses konstruksi sedang berjalan.
Kejadian tersebut mengakibatkan bangunan tidak terselesaikan dan anggaran daerah terbuang sia-sia.
“Kami tidak ingin kejadian tahun lalu terulang. Proyek sempat dihentikan di tengah jalan karena ada klaim lahan, sehingga bangunan tidak selesai dan anggaran terbuang,” jelasnya lagi.
Siswa Perbatasan Terpaksa Mengalah
Di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan betapa mendesaknya kehadiran gedung sekolah baru. Selama ini, sejumlah siswa di wilayah perbatasan terpaksa menjalani kegiatan belajar dengan fasilitas yang sangat terbatas dan kondisi bangunan yang kurang layak.
Secara teknis, siswa sekolah filial memang bisa dialihkan ke sekolah induk. Namun, tantangan geografis berupa akses jalan yang sulit dan jarak yang jauh menjadi beban berat bagi siswa maupun orang tua.
Disdik Berau menegaskan pembangunan baru akan dimulai jika koordinasi lintas sektor, termasuk dengan instansi pertanahan, telah membuahkan hasil yang inkrah.
“Kalau status lahan sudah jelas, pembangunan bisa langsung dilakukan. Tapi selama masih ada persoalan hukum, kami tidak bisa memaksakan,” pungkasnya.(Ika/NT)
