NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau merencanakan akan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Hal ini dinilai penting melihat keterbatasan modal yang masih terjadi tantangan pelaku UMKM di Kabupaten Berau untuk mengembangkan usahanya.
Fasilitasi pemerintah daerah untuk mempertemukan langsung pelaku UMKM dengan perbankan ini direncanakan melalui forum business matching.
Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita mengatakan, rencana pertemuan melalui forum business matching ini tengah dipersiapkan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Berau.
“Pertemuan ini kita rencanakan akan kita lakukan dalam waktu dekat, karena soal pembiayaan ini masih menjadi tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM,” kata Eva.
Sejauh ini, penguatan sektor hulu dari UMKM sudah sering dilakukan pemerintah daerah, mulai dari pelatihan hingga pembinaan usaha. Untuk lebih memperkuat UMKM, makanya dilakukan fasilitasi akses permodalan ke perbankan ini.
“Dengan akses modal ini, tentu pelaku usaha akan bisa meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan pasar hasil produksi mereka,” tuturnya.
Menurutnya, pelaku UMKM kerap terkendala pada persyaratan saat ingin mengambil kredit di perbankan. Makanya pemerintah daerah hadir untuk memfasilitasi kedua belah pihak agar persoalan ini dapat didiskusikan bersama.
“Pertemuan ini penting untuk membuat kendala yang dihadapi selama ini dapat terjelaskan. Jadi pelaku UMKM paham di mana persoalannya, demikian juga perbankan,” jelasnya.
Tak hanya mekanisme pemberian bantuan permodalan, pertemuan ini juga dirancang sebagai forum edukasi bagi pelaku UMKM terkait persoalan administrasi usaha mereka yang harus dipenuhi agar saat mengajukan bantuan semua proses bisa berjalan lancar.
“Sejauh ini masih ada UMKM yang persyaratan administrasi usahanya belum terpenuhi untuk bisa mengajukan kredit. Ini yang masih terus kami lakukan pendampingan dan kami berikan pemahaman,” tuturnya.
Sebelumnya, Bupati Berau, Sri Juniarsih menilai bahwa peluang pembiayaan yang tersedia dari perbankan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM. Di sini perlu peran aktif perangkat daerah terkait untuk melakukan pendampingan.
“Beri informasi yang jelas kepada pelaku UMKM terkait mekanisme pengajuan kredit ke perbankan. Kita berharap akses permodalan bagi pelaku UMKM ini dapat semakin terbuka,” pungkasnya. (*/adv)
