BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan komitmennya dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan penguatan koordinasi antara Pemkab Berau dan Kejaksaan Negeri untuk mengawasi jalannya proyek-proyek pembangunan di Bumi Batiwakkal.
“Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menjalankan fungsi hukum dengan menjalin koordinasi dengan kejaksaan. Ini penting agar seluruh program pembangunan berjalan transparan dan sesuai aturan,” tegas Sri Juniarsih.
Bupati juga menegaskan bahwa prinsip good governance harus menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Dengan adanya pengawasan hukum sejak dini, diharapkan tidak ada lagi celah penyimpangan yang dapat merugikan daerah maupun masyarakat. Ia ingin memastikan agar seluruh proyek pembangunan berjalan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip transparansi.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, Pemkab Berau berharap seluruh proyek infrastruktur dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Bumi Batiwakkal.
“Saya ingin semua OPD berani terbuka dan disiplin dalam administrasi maupun pelaksanaan anggaran,”sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau, Frendra Firnawanmengaku bahwa semua pembangunan yang dikerjakan di bawah instansinya sudah diawasi dengan melibatkan Kejaksaan Negeri.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai regulasi. Menurut Frendra, kerja sama dengan kejaksaan bukan hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi bagian penting dari sistem pengawasan terpadu agar setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai koridor hukum.
Dirinya menjelaskan, sistem pengawasan ini diterapkan mulai dari tahap perencanaan, proses lelang, hingga pelaksanaan di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para pelaksana proyek dan memastikan hasil pembangunan berkualitas serta tepat sasaran. (adv)
