Lima Raperda di Luar Propemperda Masuk Meja DPRD Kukar

diterbitkan: Senin, 16 November 2026 05:43 WITA
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani dalam agenda pembahan Ranperda di Kukar/Nusantara Terkini

NUSANTARATERKINI.ID — Penataan aset, penyertaan modal, perubahan badan hukum perusahaan daerah hingga pelayanan publik menjadi isi lima Raperda yang kini dibahas DPRD Kutai Kartanegara.

Rancangan itu memang tidak masuk dalam Propemperda 2026, tetapi DPRD menilai kebutuhan regulasinya terlalu penting untuk ditunda.

Pembahasan itu berlangsung dalam Forum Konsultasi Publik di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

Sejumlah materi regulasi dibuka untuk dikaji sebelum nantinya diproses lebih lanjut menjadi produk hukum daerah.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan keputusan membahas lima Raperda di luar Propemperda bukan sekadar menambah daftar pekerjaan legislasi.

Menurut dia, ada kebutuhan hukum di daerah yang harus segera mendapatkan kepastian.

Karena itu, DPRD memilih memproses rancangan yang dinilai memiliki tingkat urgensi tinggi tanpa harus menunggu agenda pembentukan perda pada periode berikutnya.

Baca juga  Dewan Kukar Rahmat Dermawan Tampung Keluhan Warga Tanjung Harapan, Jalan Menuju Pemakaman Diminta Segera Diperbaiki

“Kalau memang ada kebutuhan daerah yang mendesak, regulasinya harus kita tindak lanjuti. Tidak tepat kalau persoalan yang membutuhkan dasar hukum justru harus menunggu terlalu lama,” kata Ahmad Yani saat membuka forum.

Lima Raperda tersebut memiliki materi yang berbeda.

Salah satunya berkaitan dengan pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang.

DPRD juga membahas perubahan ketentuan penyertaan modal pemerintah daerah atas saham di PT Grha 165 Tbk. ke PT Tunggang Parangan (Perseroda).

Materi ini menjadi bagian dari penataan kebijakan daerah yang membutuhkan dasar hukum baru.

Agenda lainnya menyentuh perusahaan milik daerah.

DPRD membahas perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah yang bergerak di bidang kelistrikan dan sumber daya energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.

Dua rancangan lain berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Baca juga  Tutup Bupati Cup 2025, Wabup Gamalis Tegaskan Pemkab Berau Komitmen Dukung Kegiatan Positif Masyarakat

Bagi DPRD, banyaknya materi dalam lima rancangan tersebut membuat pembahasan tidak bisa dilakukan sekadar mengejar target pengesahan.

Setiap pasal perlu dilihat dari kebutuhan daerah dan kemungkinan penerapannya setelah aturan diberlakukan.

Ahmad Yani meminta pembahasan tidak berhenti pada penyelesaian administrasi legislasi.

Ia ingin setiap Raperda memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat digunakan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan.

“Jangan sampai targetnya hanya Perda selesai. Yang lebih penting substansinya benar-benar tepat, sesuai kebutuhan daerah, dan bisa diterapkan ketika sudah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menilai pembahasan lima Raperda di luar Propemperda juga harus menjadi ruang untuk menguji apakah materi yang disusun benar-benar menjawab persoalan di Kukar.

Masukan dari pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan diperlukan agar rancangan tidak berhenti sebagai dokumen hukum di atas kertas.

Baca juga  HUT ke-72 Berau, Bupati Sri Pastikan Lomba Perahu Panjang Tetap Digelar

DPRD Kukar pun membuka ruang konsultasi dalam proses pembahasan.

Pemerintah daerah, perangkat terkait, hingga pihak yang nantinya bersentuhan dengan pelaksanaan aturan dapat memberikan pandangan terhadap materi yang sedang disusun.

Bagi Ahmad Yani, proses tersebut penting karena sebuah regulasi akan berhadapan langsung dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat setelah diberlakukan.

Pembahasan lima Raperda itu kini menjadi bagian dari agenda legislasi DPRD Kukar.

Meski berada di luar Propemperda 2026, DPRD menilai rancangan tersebut perlu diproses karena berkaitan dengan kebutuhan hukum yang dianggap tidak bisa menunggu.

“Kita ingin aturan yang lahir bukan hanya selesai secara prosedur, tetapi benar-benar punya dasar hukum yang kuat dan bisa memberi kepastian dalam pelaksanaannya,” demikian Ahmad Yani. (adv)

Bagikan:
Berita Terkait