BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong merespons tegas rencana Pemprov Kaltim untuk mengambil alih pelaksanaan Maratua Jazz and Dive Festival. Dia menegaskan pihaknya tidak setuju dengan rencana tersebut.
Menurutnya, Maratua Jazz and Dive Festival (MJDF) merupakan identitas bagi sektor pariwisata Berau, dan merupakan asset strategis yang dimiliki Bumi Batiwakkal. Dia juga meminta Pemprov Kaltim tidak melihat agenda tersebut dengan berdasarkan wilayah pelaksanaannya saja.
“Hanya karena dari sisi geografis itu Maratua di wilayah laut, lalu diklaim semunya merupakan kewenangan provinsi. Harus dilihat dari sektor wisatanya juga,” tutur Rudi.
Dia memahami bahwa kewenangan wilayah laut dan sektor perikanan memang berada di ranah provinsi, namun sektor pariwisata di Pulau Maratua merupakan bagian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Berau.
Menurutnya, promosi pariwisata tidak bisa dilepaskan dari kegiatan-kegiatan khas daerah, seperti Maratua Jazz & Dive Fiesta (MJDF) yang sudah dikenal luas hingga mancanegara.
“Penyelenggaraan kegiatan MJDF ini sebenarnya promosi paling efektif untuk mendorong kemajuan pariwisata di Berau. Jadi saya sampaikan, meskipun kewenangan laut itu bukan di bawah Pemkab Berau, tapi untuk urusan pariwisata tetap dipegang daerah,” sambungnya.
Untuk informasi, melansir dari laman Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Maratua Jazz & Dive Fiesta akan kembali digelar tahun ini pada 25-29 Juni 2025. Event ini merupakan hasil kolaborasi dari WartaJazz dengan Yayasan Berau Lestari dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI.
Sesuai namanya, event ini bertujuan untuk mempromosikan keindahan bahari Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan melibatkan komunitas jazz dan komunitas diving. Tahun ini, Maratua Jazz & Dive Fiesta mengangkat tema “Napoleon Fish”, merujuk pada salah satu ikan karang yang sering dijumpai di terumbu karang kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, termasuk perairan sekitar Maratua. (adv)
