BERAU – Berau masih memiliki sejumlah fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang belum mengantongi izin operasional. Hal tersebut menjadi sorotan Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto.
Karenanya, ia meminta agar Pemkab Berau bisa melihat hal tersebut sebagai persoalan yang serius, melalui Dinas Pendidikan. Subroto menuturkan keberadaan PAUD sangat vital bagi pembentukan karakter dan dasar pendidikan anak-anak di usia emas mereka.
“PAUD ini kebutuhan masyarakat. Jangan sampai karena kendala izin, kegiatan pendidikan anak-anak justru terhambat,” tegas Subroto.
Dirinya menambahkan, banyak PAUD di Berau yang kini pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah kampung, baik dari sisi pembiayaan, pembangunan gedung, hingga pemenuhan sarana dan prasarana.
Kondisi ini, kata Subroto, perlu menjadi perhatian bersama agar keberlanjutan PAUD tidak bergantung pada inisiatif kampung semata.
“Kalau diambil alih pemerintah daerah, sering kali muncul kendala anggaran dan birokrasi. Karena itu, kami menyarankan agar PAUD diperkuat melalui Alokasi Dana Kampung (ADK),” ujarnya.
Menurutnya, pola tersebut bisa menjadi solusi efektif. Pemerintah daerah cukup mengatur kebijakan dan regulasi, sementara operasional PAUD bisa dioptimalkan melalui dukungan anggaran dari ADK yang dikelola masing-masing kampung.
“Dengan begitu, beban pemerintah daerah bisa berkurang, tapi kegiatan pendidikan tetap berjalan maksimal,” bebernya.
Terkait persoalan izin operasional, Subroto menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Berau untuk menindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku. Dirinya berharap, langkah konkret dapat segera diambil agar semua PAUD di Berau dapat beroperasi secara resmi dan berkelanjutan.
“Ini pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan. Semoga segera ada solusi agar PAUD bisa beroperasi maksimal dan benar-benar membantu masyarakat,” pungkasnya. (adv)
