Ahmad Yani Minta Perusahaan Tambang di Kukar Perkuat Kepedulian Lingkungan dan Masyarakat

diterbitkan: Rabu, 18 November 2026 10:13 WITA
Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani/Foto: Humas Protokol & Publikasi Set DPRD Kukar

NUSANTARA TERKINI – Keberhasilan sektor pertambangan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya produksi maupun kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Pengelolaan lingkungan dan manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar juga harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab perusahaan tambang.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, saat menghadiri Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXV Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) 2026 di Ternate, Maluku Utara, pada 16–18 November 2026.

Menurut Ahmad Yani, tuntutan terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan semakin relevan bagi Kukar.

Pasalnya, aktivitas pertambangan masih memiliki keterkaitan dengan perekonomian daerah, termasuk dalam membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, kontribusi ekonomi tersebut perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanpa pengelolaan yang terencana, aktivitas pertambangan berpotensi meninggalkan persoalan yang justru harus ditanggung masyarakat setelah kegiatan produksi berakhir.

Pandangan itu sejalan dengan tema TPT PERHAPI 2026, yakni “Mewujudkan Pertambangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Tantangan Geopolitik dan Geoekonomi.” Tema tersebut menempatkan keberlanjutan sebagai salah satu aspek penting dalam menghadapi dinamika industri pertambangan.

Baca juga  Potensi Wisata Kukar Terbentur Infrastruktur, DPRD Minta Pemerintah Turun Tangan

Ahmad Yani memandang forum yang mempertemukan pemerintah, perusahaan, tenaga ahli, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan itu dapat dimanfaatkan untuk menyatukan langkah dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam.

Sinergi antarpihak dinilai diperlukan agar kebijakan, kegiatan usaha, serta kepentingan masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan pertambangan tidak hanya berada di tangan pemerintah.

Perusahaan sebagai pelaksana kegiatan operasional harus memastikan aktivitasnya memenuhi prinsip pengelolaan yang bertanggung jawab, sementara masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingan dan aspirasinya.

Perhatian khusus turut diarahkan pada kondisi warga yang tinggal di sekitar wilayah operasi tambang.

Keberadaan perusahaan, menurutnya, seharusnya memberikan nilai tambah bagi lingkungan sosial, bukan sekadar menghasilkan keuntungan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam.

Baca juga  Dewan Kukar Rahmat Dermawan Tampung Keluhan Warga Tanjung Harapan, Jalan Menuju Pemakaman Diminta Segera Diperbaiki

Karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan.

Program yang dijalankan semestinya mampu membuka kesempatan ekonomi, meningkatkan kapasitas warga, serta memberikan manfaat yang tetap terasa meskipun kegiatan pertambangan telah selesai.

Selain aspek sosial, pemulihan dan perlindungan lingkungan juga tidak boleh diperlakukan sebagai kewajiban administratif semata.

Perencanaan operasional, pengawasan, hingga pelaksanaan pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara konsisten agar dampak kegiatan tambang dapat dikendalikan.

Dalam kegiatan TPT PERHAPI XXXV, sejumlah agenda turut digelar untuk membahas perkembangan dan tantangan industri pertambangan.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi diskusi panel, seminar ilmiah, serta pameran teknologi pertambangan yang menampilkan perkembangan dalam bidang eksplorasi dan pengolahan sumber daya mineral.

Berbagai pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pemerintah daerah dalam menyikapi perkembangan sektor pertambangan.

Baca juga  Dipromosikan ke Gubernur dan Pejabat Kaltim, Bupati Sri Sebut Coklat Berau Sudah Tembus Pasar Global

Bagi Kukar, masukan dari forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ahmad Yani pun mendorong agar prinsip pertambangan berkelanjutan diterapkan secara nyata oleh setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar.

Komitmen tersebut harus tercermin dalam praktik operasional, kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan, serta keterlibatan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar tambang.

“Kita mendorong pemerintah daerah agar setiap perusahaan tambang menjalankan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan serta memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasinya,” tegas Ahmad Yani.

Ia berharap perhatian terhadap aspek lingkungan dan sosial tidak berhenti sebagai wacana dalam forum profesi.

Pelaksanaannya perlu menjadi tolok ukur dalam menilai tanggung jawab industri pertambangan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi daerah dan generasi mendatang. (adv)

Bagikan:
Berita Terkait