Aset Rp300 Miliar Terancam Susut, DPRD Kukar Dorong Pelabuhan Ambarawang Kembali Beroperasi

diterbitkan: Kamis, 19 November 2026 12:54 WITA
DPRD KUKAR - Anggota DPRD Kukar Eko Wulandanu/ Foto: HO

Pelabuhan Ambarawang Laut di Kecamatan Samboja menyimpan potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan selama sekitar 15 tahun.

Aset yang dahulu dibangun dengan nilai lebih dari Rp300 miliar itu kini menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).

Dewan mendorong langkah penyelamatan melalui skema penyertaan modal daerah agar pelabuhan tersebut kembali produktif dan berpeluang menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Upaya tersebut dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kukar.

Salah satu opsi yang disiapkan adalah menjadikan aset pelabuhan sebagai bagian dari penyertaan modal kepada PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (KSDE), perusahaan daerah yang diarahkan untuk mengelola aset tersebut.

Ketua Pansus sekaligus Anggota DPRD Kukar Eko Wulandanu menjelaskan, skema penyertaan modal yang sedang dibahas tidak berbentuk pemberian uang tunai.

Aset pelabuhan akan menjadi objek penyertaan modal setelah seluruh persyaratan dan dasar hukum pengelolaannya disiapkan.

Langkah ini menjadi salah satu upaya agar pelabuhan tidak terus menjadi aset pemerintah daerah yang hanya tercatat secara administratif, tanpa memberikan manfaat ekonomi.

Nilai Aset Pelabuhan Ambarawang Laut Perlu Appraisal

Baca juga  Bupati Berau Ingatkan OPD Utamakan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai pembangunan awal Pelabuhan Ambarawang Laut diperkirakan lebih dari Rp300 miliar.

Namun, angka tersebut tidak bisa langsung dijadikan acuan untuk menentukan nilai aset saat ini karena fasilitas pelabuhan telah lama tidak dimanfaatkan dan berpotensi mengalami penyusutan.

Eko memperkirakan penyusutan nilai aset dapat mencapai sekitar 50 persen. Dengan asumsi tersebut, nilai kasarnya berada di kisaran Rp150 miliar.

Meski demikian, angka itu masih membutuhkan penilaian resmi atau appraisal untuk memastikan nilai ekonominya.

“Kalau terjadi penyusutan 50 persen, perkiraannya sekitar Rp150 miliar. Itu tetap angka besar yang harus kita selamatkan karena merupakan uang rakyat,” terangnya.

Penilaian aset menjadi bagian penting sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan terkait penyertaan modal.

Hasil appraisal diperlukan agar nilai aset yang dimasukkan dalam skema tersebut memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, kondisi fisik fasilitas pelabuhan juga perlu diperhitungkan.

Masa terbengkalai selama bertahun-tahun berpotensi memengaruhi kelayakan bangunan dan sarana pendukung untuk kembali digunakan.

Perubahan Regulasi dan Kewenangan Jadi Tantangan

Baca juga  Ekspor Asli Kaltara pada Januari 2025 Turun Jadi USD 103,74 Juta

Rencana mengaktifkan kembali Pelabuhan Ambarawang Laut tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik dan nilai aset.

Ada persoalan regulasi serta kewenangan wilayah yang perlu diselesaikan, terutama setelah perkembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Eko, pembangunan pelabuhan pada masa pemerintahan sebelumnya diarahkan untuk membuka peluang pendapatan bagi daerah.

Namun, perubahan kondisi kewilayahan dan regulasi membuat rencana pemanfaatannya tidak berjalan sesuai harapan.

Situasi tersebut membuat pemerintah daerah perlu memastikan kembali dasar kewenangan dan aturan yang berlaku sebelum menentukan pola pengelolaan.

Tanpa kepastian regulasi, upaya mengaktifkan pelabuhan berisiko kembali menghadapi hambatan meskipun skema penyertaan modal telah disiapkan.

Karena itu, pembahasan melalui Pansus DPRD Kukar diarahkan untuk mengawal regulasi penyertaan modal agar dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelamatkan aset tersebut.

Kesiapan PT KSDE Ikut Menentukan Pemanfaatan Aset

Tantangan berikutnya berada pada kesiapan PT KSDE sebagai calon pengelola.

Eko menyebut perusahaan daerah tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan internal, termasuk struktur kepemimpinan dan kemampuan menyiapkan laporan mengenai kondisi aset.

Baca juga  PSU Kukar Digelar Besok, Bupati Edi Damansyah Tetapkan Hari Libur

Kesiapan badan usaha menjadi faktor penting karena penyertaan modal tidak otomatis membuat pelabuhan kembali beroperasi.

Perusahaan daerah perlu memiliki kapasitas manajerial, perencanaan usaha, serta kemampuan pengelolaan aset agar pemanfaatannya dapat berjalan secara berkelanjutan.

DPRD Kukar pun mengambil peran untuk mengawal proses tersebut melalui pembentukan Pansus.

Pembentukan panitia khusus ini dilakukan di luar daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dengan fokus pada pembahasan regulasi penyertaan modal.

Bagi DPRD, penyelamatan Pelabuhan Ambarawang Laut tidak boleh berhenti pada perubahan status administrasi aset.

Pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas tersebut memiliki rencana pemanfaatan yang realistis, didukung kepastian hukum, serta dikelola oleh perusahaan yang siap menjalankan kegiatan usaha.

Target akhirnya adalah mengubah aset yang selama sekitar 15 tahun terbengkalai menjadi fasilitas produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pendapatan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Eko menegaskan, DPRD ingin aset bernilai besar tersebut tidak terus dibiarkan tanpa pemanfaatan dan memiliki peluang untuk kembali mendukung kegiatan usaha daerah. (adv)

Bagikan:
Berita Terkait