NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah konkret dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Sebagai senjata baru untuk membedah dan menyisir data sekitar 13 ribu masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau kemiskinan ekstrem, Pemkab Kukar resmi mencanangkan tiga desa sebagai proyek percontohan (pilot project) Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026.
Pencanangan yang mengusung tema “Transformasi Desa Berbasis Data” tersebut berlangsung di BPU Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji.
Adapun tiga desa yang ditetapkan sebagai pelopor Desa Cantik ini adalah Desa Loa Kulu Kota, Desa Ponoragan, dan Desa Sumber Sari.
Intervensi Akurat Hingga Tingkat Keluarga
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem di wilayahnya tidak boleh lagi berjalan menggunakan metode raba-raba atau mengandalkan asumsi semata. Lewat program Desa Cantik, ia memerintahkan seluruh jajaran untuk bertumpu pada data valid hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).
Berdasarkan hasil sinkronisasi data Musrenbang terbaru, angka 13 ribu jiwa kemiskinan ekstrem di Kukar harus segera diintervensi lewat kebijakan yang presisi, bukan sekadar bagi-bagi bantuan secara acak.
“Data menjadi alat utama untuk melihat kebutuhan nyata masyarakat. Intervensi kemiskinan harus berbasis data riil di lapangan. Kita ingin membedah data sampai tingkat keluarga agar solusi yang diberikan benar-benar tepat,” tegas Aulia Rahman Basri.
Pemkab Kukar berkomitmen melakukan penanganan kemiskinan ekstrem ini melalui dua pendekatan strategis, yakni pemberian bantuan langsung dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif.
Program-program andalan daerah seperti RT Idaman, Alokasi Dana Desa (ADD), hingga Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) akan dikolaborasikan secara lintas sektor berbasis data Desa Cantik tersebut.
Tolak Rekayasa Administrasi di Lapangan
Selain memetakan angka kemiskinan, data kependudukan, sosial ekonomi, angka stunting, hingga potensi UMKM desa juga wajib diperbarui dan disinkronkan secara berkala.
Aulia mengapresiasi sinergi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dan BPS Kukar yang ikut mengawal peningkatan kualitas aparatur desa dalam penguasaan data ini.
Sebagai bukti nyata, Desa Loa Kulu Kota bahkan sudah berhasil memanfaatkan perencanaan berbasis data untuk menekan kawasan kumuh dari semula 10 hektare hingga kini hanya tersisa 1 hektare saja. Sukses ini diharapkan menular pada penanganan kemiskinan.
Bupati Kukar optimistis ketiga desa percontohan ini mampu berbicara banyak, bahkan siap bersaing di kompetisi tingkat nasional.
Namun, ia mengingatkan agar kualitas data yang disajikan murni merepresentasikan kondisi asli di lapangan, bukan sekadar data di atas kertas untuk memburu penghargaan.
“Kemenangan nantinya jangan hanya sekadar administratif atau rekayasa data, tetapi harus menjadi cerminan implementasi nyata di lapangan dalam menyejahterakan masyarakat,” tandasnya.(*)
