NUSANTARA TERKINI – Perkembangan wisata bahari di Pulau Maratua dinilai membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang mulai beralih memanfaatkan kapal untuk melayani wisatawan.
Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan aktivitas wisata agar tidak mengancam kelestarian ekosistem laut, terutama terumbu karang yang menjadi daya tarik utama Maratua.
Terhadap hal ini, Dinas Perikanan (Diskan) Berau mendorong pengelolaan wisata bahari yang tertib dan berkelanjutan, termasuk memastikan kepatuhan kapal wisata terhadap perizinan dan zonasi perairan.
Kepala Diskan Berau, Abdul Majid mengatakan, pemanfaatan sumber daya laut atau perikanan dengan pengembangan pariwisata diharapkan dapat tumbuh berdampingan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
Saat ini, aktivitas kapal wisata di kawasan Maratua itu diduga beroperasi tanpa izin serta tidak mengikuti alur zonasi yang telah ditetapkan. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian serius secara bersama.
“Meski pengelolaan wilayah laut 0-12 mil dari garis pantai merupakan kewenangan pemerintah provinsi, tapi kita tetap punya kepedulian karena berkaitan dengan masyarakat kita di daerah pesisir,” kata Abdul Majid.
Ia menilai, pengembangan wisata bahari harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan laut.
Dengan pengelolaan yang tepat, sektor pariwisata tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tapi juga mampu membuka peluang usaha dan menambah penghasilan nelayan setempat.
“Upaya yang kami lakukan selama ini salah satunya untuk meningkatkan pendapatan nelayan,” tuturnya.
Abdul Majid juga menyoroti dugaan kapal wisata berukuran besar yang membuang jangkar sembarangan pada kawasan terumbu karang di Maratua.
Aktivitas tersebut dikhawatirkan merusak ekosistem bawah laut yang menjadi daya tarik utama wisata Maratua sekaligus sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Menindaklanjuti hal itu, Diskan Berau berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur.
Harapannya, pengawasan dan penegakan aturan dapat memastikan aktivitas wisata bahari berjalan tertib tanpa merusak ekosistem laut agar pariwisata Maratua terjaga dan tetap memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat setempat. (*/adv)
