TANJUNG REDEB – Kebijakan efisiensi anggaran Presiden RI Prabowo Subianto, berdampak pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Program yang gencar dijalankan pada era pemerintahan Presiden RI ke 7 Joko Widodo sejak 2016 lalu. PTSL tersebut merupakan langkah tegas pemerintah untuk menekan angka konflik atas tanah masyarakat.
Kepada awak media, Kepala Kantor ATR/BPN Berau, Jhon Palapa, mengungkapkan dengan adanya kebijakan tersebut target pada tahun ini pun menyusut.
“Otomatis target menyusut, karena anggaran yang diefisiensikan termasuk pemberdayaan SDM,” kata Jhon, ditemui di kantornya Jalan Murjani I.
Tahun ini pihaknya hanya menargetkan program PTSL sebesar 700 bidang tanah. Dari target 2024 lalu sebanyak 10 ribu bidang tanah.
“Memang turunnya sangat jauh,” ungkap dia.
Berdasarkan data realisasi program PTSL 2024, ATR/BPN Berau mampu menyertifikasikan sebanyak 13,3 ribu bidang tanah. Tersebar di 13 kecamatan di Berau.
Program yang terbukti menekan angka konflik agraria di Berau lantaran bidang tanah telah memiliki data pemilik yang lengkap.
“Berjalan dengan banyak tantangan, terutama di bagian operasional kami ya,” beber dia.
Pada tahun ini, dari 700 target PTSL akan banyak bermuara di kampung yang pada tahun sebelumnya belum tersentuh maksimal. Seperti di Kecamatan Biatan, Tabalar dan Tanjung Batu.
“Terbagi di beberapa kampung saja, seperti Kasai dan Tabalar Muara,” terangnya.
Saat ini, pihaknya hanya berfokus pada program pemantauan dan pendampingan terhadap lahan yang telah di-PTSL-kan.
Memastikan setiap bidang tanah, telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi lahan yang tertera dalam dokumen sertifikat lahan tersebut.
“Kami hanya melakukan monitoring saja,” ucapnya.
Merespons kebijakan efisiensi anggaran, dirinya mengamini hal tersebut sebagai langkah kebijakan yang menjadi fokus pemerintah.
Di era Jokowi program tersebut diakui menjadi unggulan. Namun, saat ini terdapat fokus pemerintah yang lebih baik dan mengarah pada program yang menyentuh langsung masyarakat.
“Beda era, beda kebijakan. Itu biasa saja,” ucap dia.
Selain itu, pada tahun ini pula pihaknya bakal gencar memberikan pengawalan kepada setiap program pencatatan aset pemerintah.
Bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, pihaknya bakal mengikuti target pemerintah untuk mencatatkan seribu aset pemerintah.
“Tahun ini kan 1.000, itu yang akan kami dan tim bantu dalam pensertifikatan,” tutur pria berkacamata tersebut. (*)
