NUSANTARA TERKINI – Aktivitas perikanan di wilayah pesisir Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, nyaris lumpuh total dalam dua hari terakhir.
Ratusan nelayan memilih untuk menyandarkan kapal mereka di dermaga sebagai bentuk protes sekaligus imbas dari sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang harganya kini melambung tinggi.
Krisis ini mencuat bukan hanya karena kenaikan harga solar eceran yang menyentuh Rp17.000 per liter, namun juga akibat hambatan struktural yang membuat nelayan tidak memiliki akses ke BBM subsidi.
Terjepit Jarak dan Aturan Ketat
Camat Muara Badak, Arphan, mengungkapkan bahwa nelayan di wilayahnya saat ini berada dalam kondisi terjepit.
Secara geografis, Muara Badak belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Kondisi ini memaksa warga harus menempuh perjalanan jauh ke wilayah Simpang Bontang hanya untuk mencari bahan bakar.
Persoalan semakin rumit ketika nelayan yang tiba di SPBU terbentur oleh regulasi teknis.
“Nelayan kita tidak punya akses langsung ke SPBU karena aturan barcode dan larangan pengisian jeriken. Padahal, bagi nelayan, jeriken adalah satu-satunya alat angkut bahan bakar ke perahu mereka,” jelas Arphan pada Rabu (6/5/2026).
Tanpa adanya fasilitas pengisian khusus nelayan di wilayah sendiri, biaya operasional membengkak drastis karena mereka terpaksa bergantung pada pedagang eceran dengan harga yang tidak masuk akal bagi kantong nelayan kecil.
Desakan Pengadaan SPBN
Ketiadaan SPBN di Muara Badak menjadi sorotan utama dalam krisis kali ini. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar mencatat sekitar 300 nelayan dari dua desa telah mengadukan nasib mereka.
Angka ini diprediksi akan terus bertambah mengingat sektor perikanan merupakan urat nadi ekonomi mayoritas warga di sana.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menyatakan pihaknya sedang mengupayakan langkah darurat dengan berkoordinasi bersama Pertamina Patra Niaga.
“Kami sedang mengupayakan skema penitipan BBM subsidi di SPBU terdekat khusus untuk nelayan. Tentu dengan syarat dan ketentuan ketat agar tetap tepat sasaran,” ungkapnya.
Para nelayan berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan SPBN di wilayah pesisir Muara Badak agar masalah serupa tidak terus berulang.
Jika ketersediaan solar dan kemudahan akses tidak segera ditangani, dikhawatirkan pasokan ikan untuk wilayah Kutai Kartanegara dan sekitarnya akan terganggu secara signifikan dalam beberapa pekan ke depan.(Red/NT)
