NUSANTARA TERKINI – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Barat (Kubar), Nanang Adriani melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Hal ini merupakan langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar untuk ‘jemput bola’ memperjuangkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kubar.
Dalam kunjungan tersebut, Wabup Nanang didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Adolfus Edhardus Pontus, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Apriani serta sejumlah pejabat perangkat daerah.
Wabup mengatakan, audiensi dengan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat memberikan banyak pemahaman baru mengenai konsep pendidikan yang digagas pemerintah pusat tersebut.
Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung anak-anak usia sekolah dari keluarga kategori desil 1 dan 2 atau kelompok masyarakat paling rentan.
“Program ini sangat baik. Kami mendapat penjelasan secara rinci, termasuk melihat contoh sekolah rakyat yang sudah berjalan,” ujarnya.
Melihat hal ini, Wabup mengaku semakin yakin bahwa pendidikan menjadi salah satu jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan, tak terkecuali di Kubar.
Wabup menjelaskan, Pemkab Kubar sengaja datang langsung ke Kemensos untuk mengetahui secara persis seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kubar telah menyampaikan kesiapan lahan, akses menuju lokasi serta berbagai informasi pendukung lainnya.
“Hasilnya sangat positif. Kami mendapat respons yang baik dan tahapan berikutnya adalah survei lapangan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” katanya.
Ia berharap masyarakat mendukung upaya tersebut, karena kehadiran Sekolah Rakyat diyakini akan menjadi solusi bagi pemerataan akses pendidikan sekaligus melahirkan generasi unggul di masa depan.
“Harapan kami, program ini bukan hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menjadi langkah nyata mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Saat ini, Kubar diproyeksikan masuk dalam pelaksanaan tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, pemerintah daerah masih akan mempelajari persyaratan teknis sebelum menentukan kesiapan pelaksanaan.
“Sepulang dari Jakarta kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Bappedalitbang, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati,” tuturnya.
Jika seluruh persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu dekat, pihaknya optimistis bisa mengeksekusinya pada tahun 2026. Namun, bila masih ada yang lain perlu dilengkapi, maka pihaknya siap mengikuti tahap berikutnya.
Adapun, sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain legalitas dan status lahan yang bebas sengketa, dokumen lingkungan, dukungan pimpinan daerah serta kelengkapan administrasi lainnya sebelum masuk ke tahap perencanaan pembangunan.
“Yang terpenting, Kubar tidak ingin tertinggal. Kami memilih ‘menjemput bola’ agar kesempatan menghadirkan Sekolah Rakyat bisa segera terwujud bagi masyarakat di Kubar,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kubar)
