NUSANTARA TERKINI – Pembelian kendaraan dinas senilai miliaran rupiah oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud memantik reaksi keras dari pemerintah pusat.
Langkah pemprov tersebut dinilai melukai akal sehat publik di tengah kampanye pengetatan anggaran negara.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto secara terbuka menyentil kebijakan pengadaan mobil mewah seharga Rp8,5 miliar itu.
Pihaknya memiliki pandangan serupa dengan warganet yang belakangan ramai mengkritik langkah pemborosan tersebut.
Bima memandang alokasi dana fantastis untuk sebuah kendaraan dinas sangatlah berlebihan.
“Anggaran daerah semestinya digunakan secara wajar dengan memprioritaskan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,”ucapnya.
Orang nomor dua di Kemendagri itu mengaku telah menghubungi Rudy secara langsung pada Jumat (27/2/26). Komunikasi personal ini dilakukan guna meminta klarifikasi atas polemik yang kadung viral di berbagai platform media sosial.
Dalam pembicaraan tersebut sang gubernur memberikan dalih terkait operasional hariannya. Hal itu disampaikan Bima saat menirukan pengakuan kepala daerah tersebut.
“Beliau pakai mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” kata Bima.
Desak Kepala Daerah Berhemat
Pemerintah pusat terus mendorong seluruh kepala daerah agar merancang kebijakan belanja yang rasional.
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib mengacu pada skala prioritas dan ketersediaan kas perbendaharaan.
Pemborosan anggaran dinilai mencederai upaya negara yang saat ini tengah gencar melakukan efisiensi di berbagai sektor pemerintahan.
Bima secara khusus mempertanyakan kepatutan pembelian fasilitas mewah tersebut di tengah situasi ekonomi saat ini.
“Apakah layak belanja mobil dinas itu sesuai kebutuhan di tengah efisiensi saat ini,” ucapnya.(*)
