NUSANTARA TERKINI – Ketua DPW Gerindra Kaltim Seno Aji menyebut bila sebagai kader partai besutan Prabowo Subianto, ia mesti tunduk patuh atas arahan partai.
Hal ini sebagai respons dirinya atas komentar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam kasus nepotisme di Kaltim dan pemerintah pusat.
Rudy Mas’ud menyebut bila dirinya memiliki keputsan yang sama dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang memasukkan keluarga di struktur pemerintahan.
Ia memasukkan adiknya Hijrah Mas’ud sebagai tim ahli gubernur, sementara Prabowo Subianto menjadikan Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim.
“Kami tegak lurus dengan ketua umum,” kata Seno Aji yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim.
Protes Kader Gerindra Kaltim
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menegaskan kedua posisi itu berbeda.
Sebab Hashim disebut tak dibayar oleh negara untuk menempati posisi tersebut.
Sementara, posisi Hijrah Mas’ud sebagai tim ahli diberikan honorarium yang berasal dari APBD Kaltim.
“Hijrah-kan dipilih sama dia dan digaji negara. Jangan jadikan presiden sebagai tameng untuk mendistorsi presiden dengan dirinya,” tegas Afif.
“Itu tentu sangat beda, bahkan Pak Hashim tidak masuk dalam struktur pemerintahan Prabowo,” imbuhnya.
Ketersinggungan serupa juga disuarakan oleh Bendahara DPD Partai Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.
Ia mengingatkan Rudy Mas’ud agar lebih etis dan berhati-hati dalam berkomentar, terutama jika menyangkut simbol negara.
Menurutnya, membandingkan urusan internal keluarga Gubernur dengan Presiden adalah tindakan yang tidak apple to apple.
“Tidak sebanding kalau bandingkannya ke Presiden. Beliau kan simbol negara,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kaltim tersebut singkat.
Cabut Pernyataan Secara Terbuka
Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Afif menuntut agar Rudy Mas’ud segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media massa kepada Presiden Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo.
Ia menilai alasan Rudy yang menyebut keberadaan adiknya diperlukan untuk menangani urusan privat di pemerintahan terkesan konyol, mengingat masih ada jabatan resmi seperti Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
“Lagi pula kalau dia sibuk di luar kan ada Wagub, ada Sekda. Jadi tidak perlu adik kandungnya untuk mewakilinya. Konyol itu namanya,” pungkas Afif.
