NUSANTARA TERKINI – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten (Disbudpar) Berau melakukan monitoring dan evaluasi ke sejumlah destinasi wisata usai libur panjang.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas, kebersihan, hingga potensi pengembangan wisata di beberapa kampung.
Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budisantosa, mengatakan, monitoring dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas destinasi wisata agar tetap nyaman dikunjungi wisatawan.
“Bukan hanya soal retribusi, kami juga melihat bagaimana kondisi kebersihan, fasilitas dan apa saja yang perlu dikembangkan di masing-masing destinasi,” ujarnya.
Beberapa lokasi yang dikunjungi di antaranya Sungai Dumaring, Pemandian Air Panas Pemapak, Air Terjun Nyalimah, hingga kawasan wisata di Bidukbiduk.
Di kawasan Dumaring, Disbudpar meninjau konsep wisata berbasis ekowisata yang memadukan wisata sungai dengan pelestarian hutan nipah penghasil bahan baku gula merah.
“Di sana hutannya tetap dipertahankan, ada sungainya, ada produk gula merah dari pohon aren. Itu bagus karena wisata dan pelestarian lingkungan berjalan bersama,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga meninjau potensi wisata di Kampung Tubaan yang mulai mengembangkan konsep wisata alam dan healing.
Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi berupa hutan alami, koleksi anggrek, panorama mangrove, hingga sumber air bersih yang masih dimanfaatkan masyarakat.
“Tubaan ini menarik karena suasananya tenang. Orang bisa singgah untuk istirahat, menikmati alam, melihat mangrove dan sumber air bersih yang sudah lama digunakan masyarakat,” katanya.
Dalam monitoring tersebut, Disbudpar juga menemukan sejumlah kendala infrastruktur, terutama jaringan internet dan listrik di beberapa destinasi wisata.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kawasan Lamin Guntur di Bidukbiduk yang hingga kini belum terjangkau jaringan internet pemerintah.
“Khusus di Lamin Guntur memang jaringan masih menjadi kendala. Bahkan pengelola membeli Starlink sendiri untuk kebutuhan pengunjung,” ungkapnya.
Yudha menambahkan, berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan akan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar kebutuhan destinasi wisata dapat segera dipenuhi.
“Masukan dari pengelola rata-rata soal akses jalan, pengelolaan sampah, penerangan, dan internet. Ini akan kami tindak lanjuti supaya destinasi wisata semakin siap menerima wisatawan,” tandasnya. (Adv)
