NUSANTARA TERKINI — Kejelasan riwayat pembebasan lahan menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, dalam penyelesaian persoalan eks Kalpataru Grup.
Ia meminta lahan yang terbukti belum pernah dibebaskan atau dibayar perusahaan dikembalikan kepada masyarakat yang selama ini mengelolanya.
Menurut Idham, status setiap bidang tanah harus diperiksa sebelum aktivitas perkebunan warga dihentikan.
Hal itu disampaikannya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai status Hak Guna Usaha (HGU) dan pengelolaan aset eks Kalpataru Grup di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, masyarakat jangan sampai kehilangan akses terhadap kebun yang selama ini menjadi sumber penghasilan hanya karena status lahan belum jelas.
“Kalau tanah itu memang belum pernah dibebaskan atau belum ada ganti rugi kepada masyarakat, jangan sampai warga langsung kehilangan hak untuk mengelolanya. Status tanahnya harus diperiksa dulu,” kata Idham.
Menurut dia, pemerintah dan pihak terkait perlu menelusuri riwayat setiap bidang tanah untuk memastikan mana yang telah menjadi bagian dari aset perusahaan dan mana yang masih berkaitan dengan hak masyarakat.
Pemeriksaan tersebut juga diperlukan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.
Idham mengingatkan agar tidak ada tindakan sepihak terhadap lahan yang statusnya masih dipersoalkan.
Ia menegaskan, kepentingan ekonomi warga juga harus menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perkebunan.
“Jangan sampai kebun yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat tiba-tiba tidak boleh dikelola, sementara status dan riwayat tanahnya belum jelas. Kalau memang terbukti haknya masih pada masyarakat, tentu harus dikembalikan kepada mereka,” tegas Idham.
Ia berharap penelusuran dilakukan secara terbuka dengan memeriksa status lahan satu per satu.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan eks Kalpataru tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan hak dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut.
“Yang paling penting, hak masyarakat jangan sampai hilang hanya karena persoalan status lahan belum selesai,” pungkasnya.
(adv)






