Idham Minta Lahan Eks Kalpataru Dikembalikan jika Belum Dibebaskan dan Diganti Rugi

diterbitkan: Kamis, 19 November 2026 04:05 WITA
Anggota Komisi IV DPRD Kukar Muhammad Idham saat mengikuti salah satu rapat kedewanan/Sumber: Humas DPRD Kukar

NUSANTARA TERKINI — Kejelasan riwayat pembebasan lahan menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, dalam penyelesaian persoalan eks Kalpataru Grup.

Ia meminta lahan yang terbukti belum pernah dibebaskan atau dibayar perusahaan dikembalikan kepada masyarakat yang selama ini mengelolanya.

Menurut Idham, status setiap bidang tanah harus diperiksa sebelum aktivitas perkebunan warga dihentikan.

Hal itu disampaikannya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai status Hak Guna Usaha (HGU) dan pengelolaan aset eks Kalpataru Grup di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).

Baca juga  Saat Petani, Nelayan dan UMKM Menghadapi Tekanan Ekonomi, Rahmat Dermawan Arahkan Aspirasi DPRD Kukar 2027

Ia menilai, masyarakat jangan sampai kehilangan akses terhadap kebun yang selama ini menjadi sumber penghasilan hanya karena status lahan belum jelas.

“Kalau tanah itu memang belum pernah dibebaskan atau belum ada ganti rugi kepada masyarakat, jangan sampai warga langsung kehilangan hak untuk mengelolanya. Status tanahnya harus diperiksa dulu,” kata Idham.

Menurut dia, pemerintah dan pihak terkait perlu menelusuri riwayat setiap bidang tanah untuk memastikan mana yang telah menjadi bagian dari aset perusahaan dan mana yang masih berkaitan dengan hak masyarakat.

Baca juga  Polemik Lahan Bendungan Marangkayu, DPRD Kukar Dorong Penyelesaian Lewat Musyawarah

Pemeriksaan tersebut juga diperlukan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.

Idham mengingatkan agar tidak ada tindakan sepihak terhadap lahan yang statusnya masih dipersoalkan.

Ia menegaskan, kepentingan ekonomi warga juga harus menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perkebunan.

“Jangan sampai kebun yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat tiba-tiba tidak boleh dikelola, sementara status dan riwayat tanahnya belum jelas. Kalau memang terbukti haknya masih pada masyarakat, tentu harus dikembalikan kepada mereka,” tegas Idham.

Baca juga  Dewan Kukar Rahmat Dermawan Tampung Keluhan Warga Tanjung Harapan, Jalan Menuju Pemakaman Diminta Segera Diperbaiki

Ia berharap penelusuran dilakukan secara terbuka dengan memeriksa status lahan satu per satu.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan eks Kalpataru tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan hak dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut.

“Yang paling penting, hak masyarakat jangan sampai hilang hanya karena persoalan status lahan belum selesai,” pungkasnya.

(adv)

Bagikan:
Berita Terkait