BALIKPAPAN – Gugatan yang diajukan masyarakat Kecamatan Karang Joang, Balikpapan atas pembangunan ruas jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah memasuki tahap persidangan.
Sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan pada Selasa (18/2/2025) itu membahas tentang tuntutan warga yang rumahnya terdampak banjir akibat pembangunan jalan tol sejak 2023 silam.
Sayangnya, pihak tergugat tidak menghadiri persidangan. Sehingga, Hakim Ketua PN Balikpapan, Ari Siswanto memutuskan untuk menunda persidangan, dan sidang akan kembali dilanjutkan pada 4 Maret 2025 mendatang.
Ada pun pihak-pihak tergugat meliputi, PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, serta Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara yang turut tergugat dalam kasus ini.
Kuasa Hukum korban, Muhammad Hendra mengaku menyayangkan sikap tergugat yang mangkir dari persidangan.
“Kami awalnya berharap, sidang pertama ini bisa menyelesaikan semuanya. Tapi saying pihak-pihak tergugat tidak hadir,” ucapnya.
Dia menuturkan bahwa sejatinya ada enam Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pembangunan jalan tol. Namun memang hanya empat orang KK yang mengajukan gugatan. Sebab, dua KK lainnya sudah menerima biaya ganti rugi karena desakan kondisi ekonomi.
Hendra mengungkapkan bahwa tuntutan yang dibawa ke meja hijau ini pada dasarnya bertujuan untuk meminta ganti rugi bagi warga yang terdampak akibat pembangunan Jalan Tol tersebut.
“Kami pada dasarnya hanya ingin ganti rugi saja, karena ya mohon maaf, pihak warga pekerjaannya menengah kebawah. Jadi kami hanya membantu,” pungkasnya.
